Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Pengusaha membantah dugaan kartel daging sapi, seperti yang dikatakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Mereka melihat definisi kartel tidak ada dalam usaha mereka.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Rutin Impor Daging Sapi, Solusi Turunkan Harga?
Presiden Direktur PT Bina Mentari Tunggal, Juan Permata Adoe, Selasa 15 September 2015, mengatakan bahwa definisi kartel adalah melakukan kegiatan penetapan harga (fixing price), monopoli, serta mengatur dalam menentukan harga dan distribusi produk.
Baca Juga :
Strategi Mendag Atasi Calo Daging Sapi
Menurut Juan, definisi tersebut tak ada dalam usahanya. "Itu semua tidak ada dalam masalah ini," kata dia, di kantor KPPU, Jakarta.
Dia mengatakan, permasalahan utama daging sapi saat ini adalah faktor permintaan (demand) dan penawaran (supply). Saat ini, pasokannya berkurang, sedangkan permintaannya naik.
"Ini yang menurut kami, sampai hari ini, ada dugaan pelanggaran. Ini pun kami pelajari lagi," kata dia.
Juan mengatakan, saat ini tingginya harga daging sapi disebabkan oleh faktor permintaan dan penawaran dan tak berkaitan dengan praktik kartel.
"Murni supply and demand, karena ada kelompok-kelompok yang mendapat alokasi yang lebih besar dan bisa berpengaruh ke pasar. Yang dapat alokasi kecil juga ikut terpengaruh. Bahasanya bukan kartel, tetapi supply and demand," kata dia.
Sementara itu, Direktur Utama Mitra Agro Sampurna, Riza Haerudin, turut membantah bahwa pihaknya melakukan praktik kartel.
Alasannya, mereka tidak mengeruk keuntungan dengan membanderol harga jual daging sapi. Mereka justru mengklaim menjual rugi harga sapinya.
"Kami ini bukan kriminal. Kami ini justru mensubsidi pasar," kata Riza, di tempat yang sama. (asp)
Halaman Selanjutnya
Dia mengatakan, permasalahan utama daging sapi saat ini adalah faktor permintaan (demand) dan penawaran (supply). Saat ini, pasokannya berkurang, sedangkan permintaannya naik.
