Sumber :
- Antara/Joko Sulistyo
VIVA.co.id
- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, yang dinilai belum mensejahterakan nelayan.
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengaku kecewa atas kebijakan yang selama ini diterapkan oleh Menteri KKP, Susi Pudjiastuti. Menurutnya, banyak kebijakan yang dibuat Susi malah membuat semakin banyaknya pengangguran dan mengancam kelangsungan industri perikanan.
"Ada ABK (anak buah kapal) menganggur 103 ribu orang, buruh unit pengolahan ikan sekitar 75 ribu orang, pembudidaya dan nelayan kepiting rajungan sekitar 400 ribu orang," ujar Daniel saat raker di gedung DPR RI di Jakarta, Selasa 15 September 2015.
Menurut dia, jumlah orang yang menganggur di berbagai sektor perikanan total mencapai kurang lebih 637 ribu orang.
"Belum lagi penangkap benih lobster delapan ribu orang, pembudidaya lobster seribu orang, dan pembudidaya ikan kerapu sekitar 50 ribu orang. Mereka semua (menganggur) karena aturan KKP yang tidak memihak kepada rakyat," katanya.
Tidak hanya itu, dirinya juga menyoroti soal kebijakan perizinan berlayar di laut Indonesia. Hal ini dinilainya banyak dihadapi para nelayan, karena terkendala dengan kebijakan moratorium izin kapal yang mulai diterapkan Susi pada tahun 2015 ini.
Halaman Selanjutnya
Tidak hanya itu, dirinya juga menyoroti soal kebijakan perizinan berlayar di laut Indonesia. Hal ini dinilainya banyak dihadapi para nelayan, karena terkendala dengan kebijakan moratorium izin kapal yang mulai diterapkan Susi pada tahun 2015 ini.