Paket Kebijakan Ekonomi Belum Berpengaruh ke Kurs Rupiah

Ilustrasi uang rupiah.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Pengusaha menyambut baik paket kebijakan ekonomi tahap I yang dikeluarkan pemerintah. Namun, pengusaha merasa kebijakan tersebut belum berpengaruh, terutama pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

"Di tengah-tengah perekonomian Indonesia yang melambat, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan dengan tujuan mendorong daya saing nasional," kata Wakil Ketua Umum Bidang Keorganisasian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Berry B. Purba, mewakili Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Edy Kuntady, dalam acara Rapat Kerja Nasional Bidang Koordinator Asosiasi Kadin di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Rabu, 16 September 2015.

Berry mengatakan bahwa paket yang berupa deregulasi dan debirokratisasi ini belum begitu berimbas terhadap penguatan nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat.

"Sayangnya, paket ekonomi tahap I belum berimbas pada penguatan rupiah dan belum berpengaruh pada daya beli," kata dia.
Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen Dinilai Sulit Dicapai

Padahal, konsumsi masyarakat, terutama kelas menengah, merupakan penggerak perekonomian Indonesia. "Kami mengharapkan paket kebijakan bisa membangun pasar dan sektor riil, serta bisa mengurangi pengangguran," kata dia.
Penguatan Rupiah Dihantui Sentimen Negatif Ekonom Global

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan bahwa paket kebijakan tahap I membutuhkan waktu agar bisa berpengaruh terhadap perekonomian. Darmin juga mengatakan bahwa pertahanan diri perlu dilakukan terhadap situasi ekonomi saat ini.
Kurang Gesit, Rupiah Masih Sulit Menguat

"Tapi, kalau hanya melakukan itu, saya tidak percaya kita akan mendapatkan hasil yang optimal," kata dia.

Eks gubernur Bank Indonesia (BI) itu mengatakan, ada upaya-upaya yang digenjot pemerintah untuk menghadapi kondisi ekonomi saat ini. Seperti mendorong ekspor, meningkatkan penanaman modal, penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta menjaga harga pangan tak bergejolak.

"Jangan sampai kondisi ini terakumulasi dengan gejolak harga pangan," kata dia. (one)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya