- REUTERS/Lee Jae-Won
VIVA.co.id - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui subsidi listrik sebesar Rp37,31 triliun yang dialokasikan untuk 24,7 juta rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin, sesuai data Tim Nasional Percepatan Penanggulanan Kemiskinan.
Meski begitu, DPR meminta pemerintah memperbaiki data rumah tangga penerima subsidi listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, berjanji akan memperbaiki database rumah tangga penyaluran subsidi listrik.
"Mudah-mudahan dalam rapat kerja berikutnya bisa dibahas," kata dia dalam rapat kerja Kementerian ESDM dan Komisi VII di DPR, Jakarta, Kamis malam 17 September 2015.
DPR juga meminta Menteri ESDM menugaskan PT Pertamina untuk menambah jumlah agen dan pangkalan elpiji secara merata.
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Tamsil Linrung, mengatakan, penambah agen dan pangkalan elpiji bertujuan agar tak ada ketimpangan harga antardaerah. Pemerintah pun diminta untuk memastikan pelaksanaan sistem distribusi tertutup elpiji 3 kilogram agar tepat sasaran dengan area distribusi yang jelas dan transparan.
"Menteri ESDM agar mempercepat penuntasan program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kilogram untuk seluruh Indonesia," kata Tamsil.
Rapat Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM malam ini menyetujui asumsi dasar sektor energi dalam RAPBN 2016, dengan rincian sebagai berikut.
-Harga Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$50 per barel
-Lifting minyak dan gas bumi sebesar 1.985 ribu barrel oil equivalent per day (BOEPD) yang terdiri atas lifting minyak 830 ribu sebesar BOEPD dan lifting gas bumi sebesar 1.155 ribu BOEPD
-Volume BBM sebesar 16,69 juta kiloliter (KL) terdiri atas volume minyak tanah sebesar 690 ribu KL dan solar bersubsidi sebesar 16 juta KL.
-Volume elpiji 3 kg sebesar 6,602 juta metrik ton.
-Subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000 per liter
-Subsidi listrik sebesar Rp37,31 triliun.
(one)
PMA Tak Merata Akibat Kurang Listrik
Selama ini, hanya terkonsentrasi di pulau Jawa.
