VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR Taufik Kuriniawan menegaskan, tidak hanya dialami DPR sekarang, DPR periode sebelumnya juga telah membahas masalah standarisasi gaji pejabat negara dan gaji direksi BUMN.
“Jadi siapapun Presidennya, siapapun pemerintahannya ini kita luruskan bersama-sama. Ini sebetulnya hutang DPR periode sebelumnya, pernah dibahas tapi karena ada pemilu legislatif dan pilpres akhirnya tertunda pembahasannya,” kata Taufik di Jakarta, Senin 21 September 2015.
Menurut Pimpinan DPR Koordinator Ekonomi Keuangan ini, masalah tersebut jangan sampai lepas dari perhatian publik dan menjadi salah satu topik hangat saat rapat konsultasi Kementerian Keuangan dengan Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa perlunya diatur standarisasi gaji pejabat dan Direksi BUMN karena ada hal yang aneh dan tidak wajar. Seorang direksi BUMN gajinya selangit ditambah bonus dan tantim, yang sampai ratusan juta, sementara seorang Presiden tidak sampai ratusan juta. Padahal, bagaimanapun Presiden adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, kalau di swasta adalah CEO - Presiden Direktur.
“Mana mungkin Presiden Direktur gajinya lebih rendah dari pada supervisornya atau lebih rendah dari manajernya. Makanya akan kita tata,” tambah politisi PAN ini.
Khusus mengenai gaji Direksi BUMN, Taufik mengatakan, sering kali menjadi hal yang dilematis karena BUMN memiliki asset yang hampir empat kali lebih besar dari APBN. Aset BUMN ada yang lebih dari Rp4.000 triliun sedangkan APBN hanya sekitar Rp2.000 triliun dan semua itu adalah uang rakyat atau uang publik.
Ia kembali menyoroti besarnya take home pay para direksi BUMN ada yang sangat fantastis, ada yang Rp200 juta, ada yang Rp300 juta belum bonusnya. Yang lucu, ada BUMN rugi tapi gajinya direksinya selangit.
“Jangan hanya menyoroti anggaran kasur, toilet tetapi yang jumlahnya triliunan lepas dari pengawasan masyarakat,” ujarnya dengan menambahkan, DPR intinya tidak hanya ingin adanya penyesusaian, tetapi dibuat standarisasi.
BUMN, lanjut Taufik, rujukannya adalah Kemenku dan Bappenas, tidak hanya kepada Kemenku saja karena disitu ada RUPS ada Penyertaan Modal Negara (PMN). Lalu logikanya bagaimana, ada BUMN minta PMN, kemudian disetujui bersama dengan DPR tapi gaji direksi BUMN lebih tinggi dari Presidennya bahkan empat kali lipat.
Supaya tidak terpecah, Pimpinan Dewan ini mengajak untuk konsentrasi dulu pada RAPBN 2016 sambil menunggu situasi ekonomi yang sedang tidak bersahabat, sambil menunggu 2016 diharapkan ekonomi bisa leading kembali, sudah disiapkan perangkat UUnya. “Jangan dibalik, ekonomi sedang lemah apa layak menaikkan tunjangan. Akan kita atur, tidak harus naik, bisa juga diturunkan. Bahkan bisa dijalankan kebijakan tigh money policy (kebijakan uang ketat) untuk direksi BUMN yang gajinya Rp500 juta atau Rp400 juta diturunkan sesuai aturan yang ada,” tegasnya.
Selanjutnya, tambah dia, ujung dari standarisasi di BUMN adalah penerapan indikator kinerja . BUMN yang rugi konsekuensiya tidak bisa disamakan dengan BUMN yang untung. Apalagi BUMN rugi, direksinya dapat bonus, hal-hal seperti ini yang harus diluruskan sebab menyangkut uang triliunan yang harus dipertangungjawabkan kepada publik.
“Prinsipnya bukan bicara per institusi tetapi secara global kita buat aturan perundangannya dan menjadi acuan penetapan gaji pejabat dan direksi BUMN,” ujarnya. (www.dpr.go.id)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
