Sumber :
- VIVAnews/Darmawan
VIVA.co.id
- Anggota Komisi II DPR RI Amran, meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar serius memperhatikan berbagai persengketaan lahan yang muncul saat ini.
"Harus ada data yang spesifik mengenai hal ini, berapa jumlah konflik lahan dan pihak-pihak mana yang terlibat. Apakah konflik itu melibatkan masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah,” ujar Amran, di Senayan, Senin 21 September 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Harus ada data yang spesifik mengenai hal ini, berapa jumlah konflik lahan dan pihak-pihak mana yang terlibat. Apakah konflik itu melibatkan masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah,” ujar Amran, di Senayan, Senin 21 September 2015.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Ia pun mempertanyakan apa saja bentuk-bentuk penyelesaian atas konflik tersebut. "Kan ini sebagai bahan masukan juga untuk pembahasan UU Pertanahan dalam penyelesaian konflik-konflik pertanahan,” kata Amran.
Amran melanjutkan bahwa sengketa lahan ini merupakan permasalahan yang sarat dengan manipulasi. Ia mencontohkannya dengan kasus di daerah pemilihannya.
"Saya diinformasikan kasus sengketa lahan di dapil saya itu 5200 hektar yang sudah habis 13 tahun HGU-nya oleh PTPN 14. Sekarang itu sudah diambil oleh Unhas 200 hektar, oleh kebun raya 300 hektar dan untuk pramuka 100 hektar, kok tiba-tiba PTPN mengatakan itu sisanya 3200 hektar,” kata Amran.
Terkait kecilnya serapan anggaran Kementerian Agraria yang hanya 38 persen sampai saat ini, Amran mempertanyakan bagaimana target sasarannya untuk empat bulan mendatang.
"Bagaimana kita mau membicarakan anggaran untuk 2016, kalau kita tidak diberikan penjelasan secara detail mengenai kinerja Kementerian Agraria tahun 2015,” kata Amran.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ia pun mempertanyakan apa saja bentuk-bentuk penyelesaian atas konflik tersebut. "Kan ini sebagai bahan masukan juga untuk pembahasan UU Pertanahan dalam penyelesaian konflik-konflik pertanahan,” kata Amran.
