Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu fokus pemerintah dalam lima tahun ke depan. Dalam pelaksanaan pembangunan tentu akan ditemukan berbagai persoalan, dari sengketa hingga konflik.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI) dapat menyelesaikan sengketa konstruksi di dalam negeri.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Kerusakan di Daerah Aliran Sungai Kian Parah
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI) dapat menyelesaikan sengketa konstruksi di dalam negeri.
"Dengan hadirnya BADAPSKI saya merasa terbantu untuk mengelola, pengelola jasa konstruksi ini seperti yang saya sampaikan, PUPR ini tidak hanya sebagai pengguna tapi juga sebagai pembina," ujar Basuki dalam konferensi pers deklarasi BADAPSKI di Jakarta, Selasa 22 September 2015.
Dia percaya dengan adanya badan arbitrase seperti BADAPSKI tentunya akan membantu kinerjanya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur selama lima tahun ke depan.
Terlebih lagi, lanjut Basuki, selama lima tahun ke depan pemerintah juga berfokus kepada pembangunan infrastruktur. Sehingga sengketa pun tentu akan ditemukan pada berbagai proyek.
"Sengketa itu kan pasti bisa memperlambat penyelenggaran infrastruktur, paket kontrak di PUPR saja di 2015 ada lebih dari 14 ribu paket pekerjaan, kita juga punya target 49 bendungan, pembangunan jalan nasional, air minum, sanitasi, dan sejuta rumah," ucap Basuki.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Dengan hadirnya BADAPSKI saya merasa terbantu untuk mengelola, pengelola jasa konstruksi ini seperti yang saya sampaikan, PUPR ini tidak hanya sebagai pengguna tapi juga sebagai pembina," ujar Basuki dalam konferensi pers deklarasi BADAPSKI di Jakarta, Selasa 22 September 2015.
