Sumber :
VIVA.co.id
- Komisi VI DPR menyayangkan kesepakatan Kementerian BUMN mengenai pinjaman tiga bank BUMN (Mandiri, BRI, dan BNI) dengan China Development Bank (CDB) senilai US$3 miliar. Alasannya, kesepakatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan DPR.
"Dengan kebijakan sepihak itu, kita belum mendapat penjelasan resmi dari perbankan dimaksud dan Menteri BUMN, terkait apa saja syarat dan persyaratan yang tertuang dalam komitmen perjanjian itu,” ujar Wakil Ketua Komisi VI, Heri Gunawan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Dengan kebijakan sepihak itu, kita belum mendapat penjelasan resmi dari perbankan dimaksud dan Menteri BUMN, terkait apa saja syarat dan persyaratan yang tertuang dalam komitmen perjanjian itu,” ujar Wakil Ketua Komisi VI, Heri Gunawan.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Keputusan itu menurut Heri seperti mencederai semangat pembahasan RUU BUMN yang sedang berlangsung, dimana salah satu poin pentingnya adalah penguatan kontrol DPR terhadap setiap aksi korporasi yang berisiko besar, salah satunya adalah masalah hutang.
"Secara etika, harusnya Kementerian BUMN berkonsultasi dengan DPR terkait pinjaman yang memiliki resiko besar dan bisa berdampak pada keuangan negara,” ujar Heri.
Cara-cara Menteri BUMN yang melakukan keputusan sepihak ini, menurut Heri akan memunculkan banyak spekulasi. Apalagi saat ini proporsi hutang swasta dan BUMN makin meroket dengan angka yang fantastis, dengan total di atas 80 persen.
Terlebih, hutang ini ditujukan untuk membiayai proyek infrastruktur yang sebetulnya pembahasannya belum selesai.
"Proyek infrastruktur yang dimaksud, sampai saat ini belum selesai dan mengalami hambatan seperti masalah lahan, keamanan dan lainnya. Karena itu, proyek ini masih punya potensi kuat untuk gagal. Dan kalau akhirnya gagal, darimana hutang itu dibayar?,” kata Heri.
Halaman Selanjutnya
Keputusan itu menurut Heri seperti mencederai semangat pembahasan RUU BUMN yang sedang berlangsung, dimana salah satu poin pentingnya adalah penguatan kontrol DPR terhadap setiap aksi korporasi yang berisiko besar, salah satunya adalah masalah hutang.
