Sumber :
VIVA.co.id
- Hingga Agustus lalu penyerapan anggaran pembangunan oleh pemerintah masih sangat terbatas. Sebagian kementerian penyerapan anggaran pembangunannya kurang dari 50 persen. Beberapa diantaranya bahkan baru mencapai 30 persen.
Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan. Karena minimnya penyerapan anggaran pembangunan turut berkontribusi pada melemahnya perekonomian Indonesia. Terlebih setelah nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan. Seandainya penyerapan anggaran berjalan lancar, pembangunan sarana dan prasarana juga berlangsung baik, maka kondisi ekonomi yang semakin memburuk itu bisa diminimalisir.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan. Karena minimnya penyerapan anggaran pembangunan turut berkontribusi pada melemahnya perekonomian Indonesia. Terlebih setelah nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan. Seandainya penyerapan anggaran berjalan lancar, pembangunan sarana dan prasarana juga berlangsung baik, maka kondisi ekonomi yang semakin memburuk itu bisa diminimalisir.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI H. Mahyudin ST, MM, ketika menjadi pembicara kunci pada acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat. Acara yang membedah buku berjudul Kiat-kiat Terhindar Dari Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, itu berlangsung di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI, Selasa 22 September 2015.
Acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat itu menghadirkan dua orang pembicara, yaitu, Piping Effrianto SE, M.Si, CFr.A (penulis buku Kiat-kiat Terhindar Dari Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah) serta Gunarwanto (Kepala Direktorat Litbang BPK RI).
Minimnya penyerapan anggaran pembangunan oleh pemerintah, menurut Mahyudin terjadi terjadi karena masing-masing pimpinan proyek merasa takut, kalau-kalau terjerat tindak pidana korupsi. Akibatnya, mereka bersikap sangat hati-hati, karena tidak ingin terjerat korupsi.
"Apalagi sempat ada penyataan terkait target pengungkapan kasus tindak korupsi dari masing-masing lembaga penegakan hukum,” kata Mahyudin.
Karena itu Mahyudin menyambut baik terbitnya buku berjudul Kiat-kiat Terhindar Dari Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Dia berharap buku tersebut menjadi petunjuk bagi aparat pemerintah, terutama bagian Pengadaan Barang Dan Jasa, agar bisa bekerja dengan baik, dan lepas dari perkara korupsi.
"Kasus korupsi pemerintah umumnya terjadi pada pengadaan barang dan jasa. Karena itu memang buku ini sangat baik,” kata Mahyudin.
Mahyudin berharap, setelah buku ini terbit, kasus korupsi yang sering terjadi dan melibatkan bagian Pengadaan Barang Dan Jasa bisa diminimalisir. Ini penting karena memang masyarakat sudah bosan mendengar aparat negara terjerat kasus korupsi.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI H. Mahyudin ST, MM, ketika menjadi pembicara kunci pada acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat. Acara yang membedah buku berjudul Kiat-kiat Terhindar Dari Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, itu berlangsung di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI, Selasa 22 September 2015.
