- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan, selain menerapkan kebijakan berupa pemangkasan perizinan terkait permasalahan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Tim Satgas Dwelling Time juga akan mengoptimalkan peran Cikarang Dryport sebagai pemecah konsentrasi barang (kontainer) di Pelabuhan Tanjung Priok.
Deputi II Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono mengatakan, dengan mengoptimalkan peran Cikarang Dryport diharapkan penumpukan barang impor tidak lagi terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Karena, kontainer-kontainer akan ditarik ke Cikarang Dryport untuk penyelesaian izin.
"Kalau kereta (pelabuhan) sudah jadi, kemudian tugasnya Bea Cukai menarik kontainer dikeluarkan di Tanjung Priok, yang sebagian akan diperiksa di Cikarang Dryport. Di sana sudah ada kantor Bea Cukai Cikarang, Karantinanya juga sudah ada," kata Agung di kantornya, Jakarta, Rabu, 23 September 2015.
Cikarang Dryport dipilih sebagai tempat penarikan kontainer karena tempat tersebut memiliki kelebihan, di antaranya luas wilayah yang memadai untuk menampung barang impor. Selain itu, diharapkan masalah dwelling time yang selama ini selalu dianggap memakan waktu lama bisa lebih diefisienkan.
"Untuk optimalisasi Cikarang Dryport di Jababeka ada satu wilayah industri tempat penimbunan seluas 250 hektare," katanya menambahkan.
Namun, Agung mengakui, saat ini fasilitas kereta belum sepenuhnya menjangkau wilayah tersebut. Maka, pihaknya akan terus mendorong truk angkut yang dilengkapi dengan sarana GPS.
"Awalnya Cikarang Dryport menggunakan jaur darat, truk. Truk khusus menggunakan GPS. Supirnya khusus, jadi kalau kalau ada yang belok semenit aja bisa kelihatan."
Kebijakan ini merupakan hasil keputusan pertama dari Satgas Dwelling Time yang dibentuk akhir Agustus lalu oleh Menko bidang Maritim, Rizal Ramli yang geram melihat banyaknya permasalahn di Pelabuhan Tanjung Priok. Tim ini terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan hingga TNI AL dan Kepolisian.
