- REUTERS/Sigit Pamungkas
VIVA.co.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan telah menyiapkan empat program prioritas untuk melakukan penataan di area lumpur Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara, pemerintah tetap akan menuntaskan pembayaran ganti rugi korban lumpur Sidoarjo melalui dana talangan sebesar Rp781,68 miliar pada Oktober ini.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, masalah sosial pada lumpur Sidoarjo sudah hampir selesai, dengan adanya hal itu maka saat ini pihaknya melakukan tindakan-tindakan penanggulangan lebih lanjut di kawasan terdampak tersebut.
"Ada empat program prioritas, karena masalah sosialnya sudah reda, sudah bisa bekerja dengan tenang. Jadi kita punya waktu, kita punya anggaran, kita punya lahan," ujar Basuki di Kementerian PUPR, Rabu 23 September 2015.
Basuki menguraikan, yang pertama adalah penataan kawasan di luar kota terdampak. "Nah, lahan yang luar peta terdampak itu lahannya hampir sama dengan lahan yang terdampak sekitar 500-600 hektare, yang sudah di bebaskan akan kita tata," jelas Basuki.
Kedua, pemanfaatan lumpur hasil perut bumi tersebut. Basuki menyebut, sudah menyiapkan lahan untuk untuk program pemanfaatan lumpur secara massal.
Ketiga, mengecek kekuatan tanggul-tanggul yang menjadi penghadang lumpur tersebut ke luar dari area. "Kekuatan tanggul-tanggul yang setinggi 15 meter itu, kita cek supaya pasti kekuatannya, sementara itu, pengerjaan pemindahan infrastruktur tetap kita lakukan," ucapnya.
Program yang keempat, kata dia, adalah dengan meneliti kondisi permukaan hingga kedalaman lumpur tersebut. Pihaknya, tengah menggandeng ahli geologi dan ahli geofisika untuk meneliti hal tersebut.
"Kami sudah bekerja sama dengan ahli geologi dan ahli geofisika, kita ingin minta mereka meneliti kondisi bawahnya bagaimana," kata dia.
MA Sudah Nyatakan Lapindo Brantas Tak Bersalah
Soal penambahan sumur sudah mendapat persetujuan dari SKK Migas.
