Sumber :
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid, menolak usulan sejumlah kalangan agar kuota haji Indonesia dikurangi menyusul targedi Mina pada Kamis, 24 September 2015.
Baca Juga :
Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Soal Dana Haji
Menurut Nur Wahid, permasalahan sesungguhnya bukan pada kuota haji yang dianggap melebihi daya tampung atau kemampuan pemerintah Arab Saudi melayani jemaah haji.
Baca Juga :
Tawaf dan Rahasianya
Sumber persoalan yang sebenarnya adalah pembenahan pelayanan haji pada pemerintah Saudi. Soalnya pemerintah Saudi dipandang sangat mampu secara finansial, tetapi belum banyak fasilitas penunjang yang memadai.
Baca Juga :
Calon Haji Ini Kesal Sambal Petisnya Disita
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mencontohkan fasilitas pintu keluar pada tempat-tempat utama ibadah haji. Sarana semacam itu amat penting tidak hanya dalam kondisi darurat, namun juga pada situasi normal.
"Perlu tempat exit (pintu keluar) yang lebih banyak, biar jika terjadi insiden seperti ini bisa dihindari, apalagi di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, karena saya lihat di sana belum begitu banyak," kata Nur Wahid kepada wartawan di kompleks Parlemen di Jakarta, Jumat, 25 September 2015.
Nur Wahid mengapresiasi pemerintah Saudi yang memperbaiki dan meningkatkan fasilitas di tempat melempar jamrah. Kini, tempat-tempat itu tak terlalu berbahaya seperti pada tahun-tahun lalu.
"Tempat lempar jamrah sekarang sudah empat tingkat dan sepenuhnya tertutup, beda dengan dulu yang hanya dua tingkat dan tidak tertutup, memungkinkan jemaah jatuh ke bawah saat lempar jamrah," ujar Nur Wahid.
Dia berpendapat, kuota jemaah haji Indonesia tahun 2015 sudah dikurangi 20 persen. Begitu juga negara-negara lain.
Tetapi musibah berdesak-desakan seperti di Mina tak dapat dihindari hingga menimbulkan korban jiwa. Hal itu dapat disimpulkan bahwa masalah sesungguhnya bukan pada kuota, melainkan perbaikan tata kelola haji pada pemerintah Saudi.
Wacana pengurangan kuota haji diusulkan Anggota Komisi VIII DPR RI, Arzetti Bilbina. Dia berharap pemerintah Arab Saudi membatasi kuota negara-negara bila kondisi fasilitas belum mampu sanggup menampung penambahan jemaah haji secara terus-menerus.
"Kita juga perlu mengingatkan masyarakat dan mempertimbangkan aturan pembatasan naik haji," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Perlu tempat exit (pintu keluar) yang lebih banyak, biar jika terjadi insiden seperti ini bisa dihindari, apalagi di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, karena saya lihat di sana belum begitu banyak," kata Nur Wahid kepada wartawan di kompleks Parlemen di Jakarta, Jumat, 25 September 2015.
