- breaking news-tvOne
VIVA.co.id - Pemerintah Arab Saudi saat ini disebut-sebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam insiden di Mina yang menewaskan ratusan orang. Salah satu media Timur Tengah mengabarkan bahwa pemerintah Saudi telah menjatuhkan vonis kepada panitia penyelenggara. Namun, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain meragukan kabar tersebut.
"Mungkin terlalu awal, mereka baru saja investigasi. Investigasi butuh waktu, dan kalau bisa jangan sendiri, perlu libatkan negara-negara yang kirim jemaah besar, agar hasilnya independen dan jernih," kata Malik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 25 September 2015.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu, selama ini investigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Saudi tidak terbuka. Salah satu contoh yang disebutnya adalah insiden jatuhnya crane di Mekah beberapa waktu lalu.
"Selama ini Pemerintah Arab agak tertutup investigasinya. Contoh peristiwa crane, awalnya bilang itu insiden, tapi belakangan mengakui lalai. Masuk akal kalau pemerintah Arab libatkan negara lain dalam investigasi, karena ini mengatur warga negara lain," ungkapnya.
Bahkan Komisi VIII melihat manajemen pengendalian massa dari Pemerintah Saudi belum terlalu profesional. Padahal, masalah ini sudah terjadi berulang kali.
"Selama ini accident terjadi karena orang berkumpul. Dicek sejauh mana pemerintah Arab kelola manajemen gelombang massa, saya dapat info tidak profesional. Memang dalam jumlah besar agak sulit, tapi ini masalah besar bertahun-tahun," kata Malik.
Musibah kembali terjadi dalam pelaksanaan haji 1436 Hijriyah. Tragedi Mina yang menewaskan ratusan jemaah haji kembali terulang pada Kamis, 24 September 2015.
Sebanyak 717 orang meninggal dunia dan lebih dari 800 orang terluka. Mereka terdesak, terdorong dan terinjak saat hendak menjalankan ritual melempar jumrah di Jamarat.
Rela Antre Demi Kurma Gratis di Pekan Kebudayaan Arab
Panitia persiapkan 30 jenis kurma, termasuk kurma paling lezat Sukkari
