Sumber :
- REUTERS/Enny Nuraheni
VIVA.co.id
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi tentang perizinan. Yang dibahas kali ini adalah perizinan yang terkait dengan percepatan perizinan investasi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kami membahas perizinan yang terkait dengan percepatan perizinan investasi. Hanya itu saja sambil makan siang," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Frakny Sibarani, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin 28 September 2015.
Baca Juga :
Pengamat: Proyek Infrastruktur Jangan Disetop
Menurut pantauan, yang hadir dalam rapat koordinasi ini, selain Franky adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.
Selain membahas garis besar rapat koordinasi yang akan berlangsung, Franky mengatakan, masih ada beberapa kementerian dan lembaga yang belum menyerahkan perizinannya kepada BKPM, seperti Kementerian Perhubungan yang masih dalam proses.
"Lalu, Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) per 1 Oktober 2015, ada 10-12 izin minyak dan gas yang disusulkan, tapi itu sudah diserahkan. Nanti tinggal prosesnya mulai per 1 Oktober 2015, kewenangannya penuh di tangan BKPM," kata eks Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) itu.
Selain itu, Franky mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah berdiskusi tentang perizinan yang kewenangannya akan diserahkan kepada BKPM.
"Kami sepakati ada yang diprosesnya tetap di Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena mempertimbangkan proses moratorium yang akan menjadi mekanisme evaluasi pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Izinnya itu tangkap ikan," kata dia. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain membahas garis besar rapat koordinasi yang akan berlangsung, Franky mengatakan, masih ada beberapa kementerian dan lembaga yang belum menyerahkan perizinannya kepada BKPM, seperti Kementerian Perhubungan yang masih dalam proses.
