Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Dunia usaha mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Pasalnya, ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu kunci perkembangan ekonomi Indonesia di masa depan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan, salah satu infrastruktur kunci yang harus ditegaskan pemerintah arah kebijakannya yaitu mengenai kelistrikan. Sejauh ini, ada ketidakpastian yang timbul mengenai rencana proyek 35 ribu mega watt (MW) yang akan dibangun pemerintah.
"Kami sempat menyampaikan bahwa kami bingung juga kalau pemerintah tidak satu kata dalam memandang proyek infrastruktur, antara 35 ribu MW dengan 16 ribu MW," ujarnya usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 29 September 2015.
Jokowi menurut Hariyadi memecahkan kegundahan dunia usaha tersebut. Dijelaskan dengan kondisi persediaan listrik masyarakat yang baru mencapai 1/4 dari kebutuhan seluruh masyarakat. Proyek 35 ribu MW lah yang paling realistis untuk didorong realisasinya oleh pemerintah.
"Jadi saya mengkonfirmasikan perbedaan pendapat ini bisa juga menimbulkan persepsi yang berlainan, atau negatif dari investor. Beliau (Jokowi) konfirmasi tetap 35 ribu MW," ujarnya menambahkan.
Dalam jangka panjang, kebijakan pemerintah dalam mendorong tumbuhnya industri dalam negeri khususnya bahan baku pengganti juga dipertanyakan. Sehingga tekanan impor dapat diredam dan produk industri lokal akhirnya lebih memiliki daya saing.
Menurut Haryadi, para pengusaha mendorong pemerintah untuk mempercepat perjanjian perdagangan internasional. Sehingga dunia usaha bisa bergerak cepat untuk memanfaatkan potensi pasar yang besar di negara-negara lain.
"Seperti Uni Eropa, dimana kita belum menandatangani CEPA (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif) ini juga kami akan mendorong pemerintah untuk bisa melaksanakan hal tersebut."
(mus)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Jokowi menurut Hariyadi memecahkan kegundahan dunia usaha tersebut. Dijelaskan dengan kondisi persediaan listrik masyarakat yang baru mencapai 1/4 dari kebutuhan seluruh masyarakat. Proyek 35 ribu MW lah yang paling realistis untuk didorong realisasinya oleh pemerintah.
