Sumber :
- ANTARA/Rini Utami
VIVA.co.id
- Komisi VI DPR RI melakukan interogasi kepada tiga bank BUMN yang melakukan aksi pinjaman ke negara China sebesar US$3 miliar. Anggota Komisi VI tampak antusias mengkritik aksi pinjaman tiga bank BUMN tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Salah seorang anggota DPR komisi VI, Iskandar D. Syaichu, menduga adanya dugaan privatisasi dari pihak China. Dia mempertanyakan, kenapa harus ada pinjaman, padahal ketiga bank ini adalah bank yang sehat secara finansial.
"Apakah pinjaman ketiga bank ini dalam rangka privatisasi tiga bank yang sebenarnya sehat? Apa jaminannya utang ke tiga bank ini tidak dijadikan instrumen tukar guling saham China? Publik di luar menilai, ini menjadi skenario privatisasi tiga bank," kata Iskandar dalam RDP di ruang rapat Komisi VI, Selasa, 29 September 2015.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi, Kementerian BUMN, Gatot Trihargo membantah tuduhan oleh DPR tersebut. Dia menegaskan tidak ada jaminan apapun yang dijanjikan kepada pihak China.
"Tidak ada jaminan sama sekali dan tidak ada yang digadaikan karena pinjaman ini jangka panjang untuk pembiayaan infrastruktur, tenornya 10 tahun. Kenapa China, karena kondisi di negara manapun dunia tidak mungkin kita dapat pinjaman sebesar ini dari negara manapun," ujar Gatot.
Dia mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk tidak akan menggadaikan apapun. "Kami komitmen tidak ada yang kita gadaikan dari negeri ini. Ini justru harus dipandang sebagai kepercayaan dunia pada Indonesia di tengah kondsi ekonomi seperti saat ini. Apalagi dengan interest rate yang rendah," kata dia.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa alasan pinjaman tersebut untuk pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan orientasi ekspor. "Pinjaman ke tiga BUMN ini ditujukan kepada program pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan orientasi ekspor," ucap Gatot.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi, Kementerian BUMN, Gatot Trihargo membantah tuduhan oleh DPR tersebut. Dia menegaskan tidak ada jaminan apapun yang dijanjikan kepada pihak China.
