Sumber :
- REUTERS
VIVA.co.id
- Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN/Kepala Bappenas) Sofyan Djalil dalam kunjungannya ke Tokyo, Selasa 29 September 2015, mengatakan proposal kereta cepat yang diajukan oleh pemerintah Jepang telah ditolak oleh pemerintah Indonesia.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
PMA Tak Merata Akibat Kurang Listrik
Baca Juga :
Ekonomi Tumbuh karena Pemerintah Lakukan Ini
Selain itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini juga menyampaikan kepada Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga bahwa Indonesia telah menerima proposal China.
Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dia tidak ingin berkomentar terkait hal tersebut. Sebab, saat ini yang berkapasitas untuk menjawab perihal kereta cepat adalah Sofyan Djalil.
"Tanya pak Sofyan saja," ujar Darmin, singkat saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu 30 September 2015.
Sekadar informasi, Negeri Tirai Bambu belum lama ini kembali menyerahkan proposal baru untuk proyek kereta cepat Jakarta - Bandung tanpa jaminan utang dari pemerintah Indonesia.
Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, menegaskan kegagalan Jepang ini karena Negeri Sakura tersebut, lebih memilih bekerja sama secara goverment to goverment. Sementara itu, pemerintah Indonesia hanya ingin melalui skema bussiness to bussiness (b to b).
Pemerintah Indonesia, akhirnya memilih Tiongkok ketimbang Jepang dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Alasannya, Beijing bersedia untuk menyediakan pinjaman senilai US$5 miliar, atau setara Rp73 triliun tanpa meminta jaminan dari Pemerintah Indonesia.
(asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Tanya pak Sofyan saja," ujar Darmin, singkat saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu 30 September 2015.
