Sumber :
VIVA.co.id
- Isu korupsi di Indonesia bukan lagi isu abu-abu. Mengingat banyaknya kasus korupsi yang terjadi di sektor strategis seperti BUMN dan pelabuhan maka Komisi VI DPR RI Pada konferensi ke enam Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) akan membawa isu meminimalisir korupsi di Indonesia.
Komisi VI akan menekankan kepada BUMN untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG).
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Komisi VI akan menekankan kepada BUMN untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG).
Anggota Komisi VI Dwie Aroem Hartatie dalam konferensi Pers di Press Room Gedung Nusantara III, mengatakan, saat ini sedang maraknya kasus korupsi seperti Pelindo II. Selain itu juga hutang Bank Nasional Indonesia sebesar US$13 milyar dengan Bank Cina.
“Pada konferensi yang akan digelar tanggal 5 - 8 Okotober 2015 di Royal Ambarukmo, Yogyakarta nanti, kita akan sharring dengan negara lain bagaimana cara mengatasi korupsi,” ujar Dwie.
Dwie menjelaskan, meminimalisir kasus korupsi di negara ini memang benar-benar harus diterapkan agar terwujudnya GCG.
“Korupsi sedang maraknya terjadi, ini momen yang tepat diskusi dengan negara lain untuk mengetahui bagaimana negara tetangga mengantisipasi korupsi,” ujarnya, Kamis 1 Oktober 2015.
Menurut Dwie, masyarakat dan Komisi VI sendiri berharap korupsi menang benar-benar bisa diminimalisir, baik itu di pemerintahan maupun lembaga tinggi dan badan pemerintahan lainnya di Indonesia.
“Kita ingin menggali lebih jauh dengan negara-negara lain bagaimana penanganan korupsi, serta mengetahui tolak ukurnya bahwa korupsi sudah bisa diminimalisir,” katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Anggota Komisi VI Dwie Aroem Hartatie dalam konferensi Pers di Press Room Gedung Nusantara III, mengatakan, saat ini sedang maraknya kasus korupsi seperti Pelindo II. Selain itu juga hutang Bank Nasional Indonesia sebesar US$13 milyar dengan Bank Cina.
