Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Pemerintah Indonesia akhirnya memilih Tiongkok ketimbang Jepang dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan, sebab proposal Tiongkok memenuhi syarat ketentuan pemerintah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Terobos Pendemo, Menteri Rini Naik Motor Patwal
Rini menjelaskan untuk membangun kereta cepat harus berdasarkan skema business to business (B to B), tidak menggunakan anggaran negara, dan tidak memakai jaminan pemerintah.
"Jadi tiga itu yang diputuskan. Kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat dari China," ujarnya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2015.
Kemudian, Rini mengungkapkan, untuk tahap selanjutnya kementerian BUMN melakukan pendalaman dengan Tiongkok untuk perjanjian konsorsium atau joint venture agreement.
"Yang diputuskan ini konsorsium Jasa Marga, Wika, PTPN VIII dan Kereta Api Indonesia. Ini lagi finalisasi joint venture agreement," tuturnya.
Pihaknya berharap finalisasi joint venture agreement ini selesai dalam bulan ini. Dengan skema pembiayaan yang ditawarkan selama 40 tahun dengan bunga tetap sebesar 2 persen.
"Kami harapkan dalam bulan ini. Skema pembiayaan kan mereka tawarkan 40 tahun dari China of Development Bank (CDB). 10 tahun graceperiod (periode pencairan) dan 30 tahun tenor pengembalian. Bunga 2 persen fix," ujarnya.
Rini melanjutkan, jumlah pinjaman tersebut sebesar 75 persen dari total proyek. Sementara proses finalisasi masih dalam tahap kalkulasi lantaran kecepatan antara 250-300 km. "Karena di proposal 350 km," tuturnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kemudian, Rini mengungkapkan, untuk tahap selanjutnya kementerian BUMN melakukan pendalaman dengan Tiongkok untuk perjanjian konsorsium atau joint venture agreement.
