Sumber :
VIVA.co.id
- Komisi I DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama TVRI dan Direktur Utama RRI, sebagai lembaga penyiaran publik, di Senayan, Selasa 6 Oktober 2015.
Menurut Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, RDP ini diselenggarakan dalam rangka mendalami berbagai kebijakan TVRI dan RRI di tengah menjamurnya penyiaran swasta yang seringkali dinilai kurang edukatif.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, RDP ini diselenggarakan dalam rangka mendalami berbagai kebijakan TVRI dan RRI di tengah menjamurnya penyiaran swasta yang seringkali dinilai kurang edukatif.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
"Cuma persoalannya, RRI dan TVRI ini sudah lama tertinggal secara organisasi, SDM dan teknologinya,” ujar Mahfudz.
Di tengah derasnya industri penyiaran swasta, Mahfudz menginginkan agar TVRI sebagai televisi publik memiliki audience share yang besar di masyarakat.
"Kalau dulu siapa yang tidak kenal TVRI, siapa yang tidak nonton TVRI. Yang kita inginkan, walaupun sekarang stasiun tv banyak, tapi TVRI masih tetap menjadi media yang diminati masyarakat,” ujar Mahfudz.
Ia juga mengatakan bahwa jika dibandingkan dengan negara lain, banyak tv atau radio publik yang masih diminati masyarakat. "Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa?", kata Mahfudz.
Anggaran yang diberikan negara bagi TVRI adalah sebesar Rp900 miliar per tahun. Jumlah ini menurut Mahfudz, merupakan angka yang cukup besar bagi tv swasta.
Halaman Selanjutnya
"Cuma persoalannya, RRI dan TVRI ini sudah lama tertinggal secara organisasi, SDM dan teknologinya,” ujar Mahfudz.
