Pemerintah Belum Satu Suara Hitung Ulang Harga BBM

Kamis, 8 Oktober 2015 - 16:58 WIB
Oleh :
Kunjungan Komisi VII DPR ke Pertamina
Kunjungan Komisi VII DPR ke Pertamina
Sumber :
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Pemerintah akan menurunkan harga BBM bulan ini. Direncanakan akan dimasukan dalam kebijakan paket ekonomi jilid III. Namun dalam perkembangannya pemerintah belum satu suara dalam menerjemahkan perintah Presiden untuk menghitung ulang harga BBM.


Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafidz Tohir mengatakan bahwa mulai dari Menteri ESDM sampai Pertamina menolak dengan alasan merugi karena kurs rupiah yang melambung. “ini Menteri ESDM dan Pertamina kerja untuk siapa? Untuk kepentingan rakyat dan pemulihan ekonomi serta kepentingan nasional masih hitung untung rugi,” jarnya, di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2015.


Hafidz mengatakan, jika berbicara untuk rakyat, sebaiknya pemerintah tidak perlu banyak alasan dan terlalu banyak hitung-hitungan seperti saudagar. Dengan turunnya BBM maka sektor riil akan kembali menguat, selain itu usaha rakyat akan kembali tumbuh sehingga sektor konsumsi dan daya beli masyarakat yang tadinya menurun akan pulih kembali.
Baca Juga :
Premium Mulai Dihapus dari Pasaran


Baca Juga :
Hati-hati Ada Pertamax Diduga Palsu di Medan
“Kami tegaskan untuk meminta pemerintah Jokowi jangan meninjau saja harga BBM, segera ambil keputusan turunkan harga BBM, karena biarpun pemerintah dalam hal ini Pertamina kehilangan potensi pendapatan, tetapi jangan lupa rakyat yang menikmatinya. Dan ekonomi rakyat akan kembali menggeliat, kami pastikan itu,” katanya.

Baca Juga :
Diam-diam Pertamax Turbo Sudah Dijual di Beberapa SPBU

Ia juga menjelaskan, Pertamina  tidak akan merugi, karena bisnis Pertamina  bukan hanya di BBM saja. “Bisnis Pertamina itu ada gas, kondensat, oli serta bisnis turunan lainnya. Atau bisa saja Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saja yang diturunkan,” ujar politisi Fraksi PAN ini.


“Kami berpendapat jika pemerintah ingi mengurangi harga premium maka nilai pajaknya saja dikurangi. Ada pengaruh dari pendapatan pemerintah untuk soal ini tapi pemerintah terutama Pertamina yang menjadi leading sektor untuk ini harus mau berkorban untuk rakyat. Setelah ini kam Komisi VI akan panggil Dwi Soetjipto dan jajarannya untuk menjelaskan soal ini, jadi tidak usah ragu Pertamina tidak akan rugi,” katanya.

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Kami berpendapat jika pemerintah ingi mengurangi harga premium maka nilai pajaknya saja dikurangi. Ada pengaruh dari pendapatan pemerintah untuk soal ini tapi pemerintah terutama Pertamina yang menjadi leading sektor untuk ini harus mau berkorban untuk rakyat. Setelah ini kam Komisi VI akan panggil Dwi Soetjipto dan jajarannya untuk menjelaskan soal ini, jadi tidak usah ragu Pertamina tidak akan rugi,” katanya.
Halaman Selanjutnya