Jika Koruptor Diampuni untuk Pendapatan Negara, Tidak Fair

VIVA.co.id - Terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak Nasional Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pemerintah ingin ada kepastian. Tujuannya dana-dana yang disimpan di luar negeri masuk ke dalam negeri.

Ia mengatakan belum membaca draf RUU tersebut. “Saya belum baca draf mengampuni koruptor. Jika memang koruptor diampuni itu tidak fair. Menurut saya ini masih terlalu mentah jadi UU,” ujarnya di Senayan, Jumat 9 Oktober 2015.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal ini perlu menjadi pembahasan mendalam, jangan sampai ini menjadi keputusan yang merugikan negara. “Banyak perdebatan soal ini, namun harapan kita tetap yang terbaik seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” katanya.

Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina

Demi mencapai kedaulatan energi.

VIVA.co.id

4 November 2016