- VIVA.co.id/ Agus Rahmat
VIVA.co.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Hermanto membantah tudingan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) terkait belum jelasnya pertanggungjawaban dana aspirasi.
Menurut Agus, jika memang ada kejanggalan, Fitra seharusnya menanyakan hal tersebut langsung ke DPR atau ke badan yang mengaudit keuangan DPR.
"LSM itu kan masyarakat, ditanyakan dong pada DPR, bagaimana pertanggungjawabannya seperti ini. Tidak bisa sekonyong-konyong. Kita semua ini kan diaudit. Yang mengaudit BPK. Pada saat BPK keluarkan hasil audit tentunya LSM dan media tanyakan kok bisa seperti ini," ujarnya, Jumat, 9 Oktober 2015.
Ia mengatakan, hasil audit BPK memang lebih banyak terkait masalah keuangan. Soal rincian dana aspirasi, laporan pertanggungjawaban detailnya ada di Sekretariat Jenderal DPR.
Ia menjelaskan di Sekretariat Jenderal ada laporan perincian dana aspirasi mulai dari form penerimaan dana aspirasi, kegiatannya apa saja, daftar hadirnya siapa saja, dan bahkan foto-fotonya ada secara lengkap.
Sebelumnya, Manajer Advokasi Fitra Apung Widadi mengatakan, dana aspirasi DPR tidak dilaporkan secara rinci berdasarkan audit BPK. DPR hanya melaporkan kuitansi tanda terima uang dan surat pernyataan dari anggota DPR, tapi tidak ada rincian pertanggungjawaban keuangannya.
(mus)
FITRA: Pertanggungjawaban Dana Aspirasi DPR Belum Jelas
Rincian pertanggungjawaban keuangan dana itu masih dipertanyakan.
