Kasus Pelaksanaan Haji Bukti Lemahnya Diplomasi Pemerintah

Jemaah haji saat berada di jembatan menuju Jamarat, Mina.
Sumber :
  • theguardian.com
VIVA.co.id
- Komisi VIII DPR RI menyampaikan ringkasan hasil pengawasan TIM DPR RI atas penyelenggaraan ibadah haji 2015.


Menurut pemaparan Pimpinan Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay bahwa diplomasi pemerintah lemah terhadap Arab Saudi.


Lebih lanjut dijelaskan, ada beberapa kasus besar yang yang ditemukan DPR. Menurutnya Menteri Agama mengatakan dua minggu sebelum keberangkatan persiapan haji sudah 90 persen, kemudian dua hari setelah itu 99 persen. “Setelah keterangan dari Menag dan Dirjen Haji ternyata visa belum selesai,” ujar Saleh saat Konferensi Pers, di Jakarta, Selasa 13 Oktober 2015.
Menag Jamin Visa Jemaah Haji Selesai Sebelum Berangkat


Tak Perlu Berdesakan Masuk ke Raudhah
Ia menambahkan, DPR menyelidiki banyak kasus dari pelaksanaan haji kali ini. Kesiapan pemerintah belum maksimal. “Persiapan manasik perlu dievaluasi, mengapa petugas haji tidak membantu jamaah haji, ada para petugas haji dibantu para jamaah, bukan membantu jamaah,” jelasnya.

Komisi II Bahas PKPU dengan KPU & Bawaslu

Saleh menilai pemerintah dalam hal ini Kemenag belum betul-betul menjalankan amanah. “Kedua ketika berada di Saudi ada peningkatan fasilitas, walaupun ongkosnya turun. Namun soal pemeliharaan fasilitas haji bukan hanya pemondokan dan lainnya,” tegasnya.


Menurut Saleh, ada beberapa hal yang menjadi kendala yaitu penyiapan trasportasi seperti adanya bus mogok. Dan setelah adanya penekanan dari DPR, terbukti pemulangan 1.888 jamaah kedua hari ini tidak ada yang mogok. “Pemerintah lemah posisinya dengan pemerintah Saudi.,” katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya