Sumber :
VIVA.co.id
- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima kunjungan Asosiasi Guru Besar Hukum Tata Negara. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja MPR, Gedung Nusantara 3 lantai 9, kompleks MPR DPR dan DPD, Selasa 13 Oktober 2015.
Pada kesempatan tersebut Asosiasi Guru Besar Hukum Tata Negara dipimpin Prof. Mahfud. MD. Dihadapan Ketua MPR, Mahfud menyampaikan undangan untuk membuka Musyawarah Nasional Asosiasi Guru Besar Hukum Tata Negara. Rencananya Munas tersebut akan dilaksanakan di Surabaya, pada 6-8 November 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Soal Pilkada Kembali ke DPRD, Ini Kata Ketua MPR
Pada kesempatan tersebut Asosiasi Guru Besar Hukum Tata Negara dipimpin Prof. Mahfud. MD. Dihadapan Ketua MPR, Mahfud menyampaikan undangan untuk membuka Musyawarah Nasional Asosiasi Guru Besar Hukum Tata Negara. Rencananya Munas tersebut akan dilaksanakan di Surabaya, pada 6-8 November 2015.
“Ditengah Munas juga akan dilaksanakan seminar sistem ketatanegaraan dengan tema mengawal kedaulatan dengan kekuasaan yang efektif politik yang demokratis dan hukum responsif,” kata Mahfud.
Menjawab undangan yang disampaikan Mahfud MD, Ketua MPR langsung menyanggupi untuk membuka Munas tersebut. Zulkifli juga menanggapi rencana pelaksaan seminar sistem ketatanegaraan secara antusias. Bahkan Ketua MPR mengajak Asosiasi Guru Besar Hukum Tata Negara mengadakan simposium sistem ketatanegaraan, yang dijadwalkan pada November nanti.
“Kita mencoba untuk menghasilkan pemikiran seputar sistem ketatangeraan yang lebih baik dari yang ada sekarang. Karena kita sudah lelah melihat kondisi politik dan tatanegara yang tidak tertata,” kata Ketua MPR.
Ada banyak persoalan menurut Ketua MPR yang harus segera dicarikan jalan keluar. Salah satunya menyangkut sila keempat Pancasila, permusyawaratan perwakilan.
“Jadi, pada simposium nanti kita undang presiden dan mantan Presiden serta para ketua partai. Kita ajak mereka bicara, bagaimana baiknya menata Indonesia ke depan,” Kata Zulkifli.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Ditengah Munas juga akan dilaksanakan seminar sistem ketatanegaraan dengan tema mengawal kedaulatan dengan kekuasaan yang efektif politik yang demokratis dan hukum responsif,” kata Mahfud.
