Sumber :
- Erick Tanjung/VIVAnews
VIVA.co.id
- Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) segera mengeluarkan data jumlah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Sebab, pengumuman data jumlah pengangguran ini seharusnya sudah dikeluarkan sebelum Agustus 2015.
Ekonom Indef, Dzulfian Syafrian, mengatakan, hasil survei sosial ekonomi yang dilakukan BPS, seharusnya bisa menjadi acuan tentang perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama data tentang kemiskinan dan tingkat pengangguran.
"Padahal, biasanya diumumkan pada Juli setiap tahunnya, karena data-data dari survei tersebut seharusnya menjadi acuan evaluasi kinerja pemerintah yang disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden dan penyampaian nota keuangan," ujar Dzulfian, di kantornya, Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2015.
Menurut dia, dengan adanya data ini, maka masyarakat akan dapat menilai kinerja Joko Widodo-Jusuf Kalla selama setahun menjabat sebagai kepala pemerintahan Indonesia, apakah kinerjanya berhasil atau justru meningkatkan jumlah pengangguran.
“Menjadi pertanyaan besar, mengapa sampai saat ini BPS belum juga mengumumkan hasil surveinya, dan mengapa Presiden dalam pidatonya tidak menyinggung informasi dan data tentang kemiskinan serta pengangguran," tuturnya.
Indikator ini, Dzulfian melanjutkan, terlihat dari data setahun terakhir terjadi penurunan indikator kesejahteraan masyarakat, peningkatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
“Tingkat kemiskinan meningkat dari 10,96 persen pada September 2014, menjadi 11,50 persen pada Maret 2015. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 7,1 persen pada semester I-2014, menjadi 7,5 persen pada semester I-2015," tuturnya.
Halaman Selanjutnya
"Padahal, biasanya diumumkan pada Juli setiap tahunnya, karena data-data dari survei tersebut seharusnya menjadi acuan evaluasi kinerja pemerintah yang disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden dan penyampaian nota keuangan," ujar Dzulfian, di kantornya, Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2015.
