Genjot Investasi, Daftar Negatif Kembali Direvisi

Franky menjelaskan, ke 28 poin tersebut, antara lain di sektor perdagangan, kelautan dan perikanan, kebudayaan, perkebunan, perhubungan, perindustrian, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta energi dan sumber daya mineral.

"Dari  masukan-masukan tersebut, 16 poin lebih terbuka untuk investor asing, 12 poin lainnya dapat dibaca lebih restriktif. Namun, semangatnya adalah lebih memberikan kepastian kepada investor yang ingin masuk sektor tersebut," katanya.

Franky menambahkan, posisi  BKPM dalam pembahasan DNI ini adalah pada fungsi koordinasi, memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam pembahasan hingga nantinya diambil kebijakan DNI. 

Beberapa alasan dilakukan review DNI ini, kata dia, salah satunya adalah terkait adanya bidang usaha yang diatur oleh lebih dari satu kementerian dan lembaga, sehingga cukup membingungkan dalam implementasinya, atau bidang usaha yang pelaksanaannya di bawah satu kementerian, pengaturannya ada di kementerian lain. 

"Hal-hal ini yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha," ujarnya.

Selain itu, menurut Franky, faktor lain yang juga menjadi dasar pembahasan DNI adalah terkait dengan fokus pengembangan investasi, sehingga perubahan yang dilakukan menggambarkan visi pemerintah terhadap pengembangan investasi di sektor  usaha tersebut.

"Sebagai contoh usulan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang  cukup clear menggambarkan visi pengembangan investasi sektor maritim.  KKP mengusulkan sektor hulu ditutup untuk asing, sedangkan sektor hilir dibuka seluas-luasnya," ungkapnya. (asp)