Sumber :
- Antara/ Hermanus Prihatna
VIVA.co.id
- Sore ini panitia khusus (Pansus) Pelindo II akan mulai menggelar rapat. Rapat ini untuk menentukan agenda dan arah pansus Pelindo II selanjutnya.
"Ini sebelum masuk ke pendalaman substansi kasus per kasus kejahatan korupsi di Pelindo II," kata Anggota Pansus, Masinton Pasaribu saat dihubungi, Senin 19 Oktober 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
KPK Akan Periksa Kembali RJ Lino
Baca Juga :
KPK Cecar Lino Soal Pengadaan QCC di Pelindo ll
"Ini sebelum masuk ke pendalaman substansi kasus per kasus kejahatan korupsi di Pelindo II," kata Anggota Pansus, Masinton Pasaribu saat dihubungi, Senin 19 Oktober 2015.
Baca Juga :
RJ Lino Penuhi Panggilan 'Jumat Keramat' KPK
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjelaskan dalam rapat yang akan digelar sore nanti Pansus akan membahas tata kelola pelabuhan. Hal ini mengacu pada semangat pendirian Bandan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harus berpihak pada kepentingan nasional.
"Kita akan mengundang para ahli, akademisi, praktisi yang berkecimpung di pelabuhan, serta pegawai Pelindo II dan Serikat Pekerja JICT," kata anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesai ini.
Sebelumnya Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka, meminta dukungan dalam rapat perdana hari ini Pansus disepakati terbuka untuk umum. sehingga kinerjanya bisa transparan dan dilihat oleh masyarakat.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini merasa sudah ada upaya untuk mengganggu transparansi kinerja Pansus Pelindo II. Upaya tersebut dilakukan dengan mencoba agar Pansus Pelindo II dilakukan secara tertutup.
"Kabarnya, pihak-pihak yang terindikasi bermasalah sudah mulai melakukan operasi senyap untuk membuat fakta tak terang benderang," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjelaskan dalam rapat yang akan digelar sore nanti Pansus akan membahas tata kelola pelabuhan. Hal ini mengacu pada semangat pendirian Bandan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harus berpihak pada kepentingan nasional.
