Sumber :
VIVA.co.id
- Ada hal yang menjadi fokus pembahasan terkait sertifikasi tanah masyarakat dengan Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).
Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan mengatakan beberapa rapat kerja bersama Menteri Agraria mendapati beberapa daerah bahwa masyarakat masih dipungut biaya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan mengatakan beberapa rapat kerja bersama Menteri Agraria mendapati beberapa daerah bahwa masyarakat masih dipungut biaya.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Lebih lanjut dijelaskan bahwa meskipun namanya Prona dengan berbagai alasan kerjasama kepala desa dan lurah, alasanya untuk membuat patok.
“Pada pertemuan yang lalu dengan kementrian, agar patok ini dimasukan ke dalam anggaran, jangan lagi dibebankan kepada masyarakat karena biaya patok itu Rp1.000.000 tapi dipungut sampai Rp2.500.000,” tegasnya.
“Kami meminta daftar anggaran item-item yang Rp197,4 miliar apakah anggaran ini berpihak kepada masyarakat atau tidak? Kalau toh ada pengurangan jangan ada yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat. Ini tugas kami sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam membahas anggaran,” katanya di Senayan, Senin 19 Oktober 2015.
Halaman Selanjutnya
Lebih lanjut dijelaskan bahwa meskipun namanya Prona dengan berbagai alasan kerjasama kepala desa dan lurah, alasanya untuk membuat patok.
