Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Paket kebijakan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) jilid IV yang salah satunya terkait formula perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dinilai akan berdampak positif bagi dunia investasi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut analis First Asia Capital David N Sutyanto dengan adanya penetapan perhitungan upah buruh berdasarkan angka pertumbuhan nasional dan besaran inflasi, para pengusaha menjadi lebih mudah dalam memproyeksikan bisnis mereka.
"Ini bagus dengan begini kan target GDP tahun depan berapa, sudah ada datanya, pasti bisa jawab. Benar atau salah urusan nomor dua. Inflasi juga pasti ada. Ada datanya tinggal hitung aja," kata David kepada VIVA.co.id, Selasa, 20 Oktober 2015.
Sangat berbeda dengan aturan saat ini yang perhitungannya berdasarkan nego antara pengusaha dan buruh di mana dinilai kurang efektif bahkan cenderung memberatkan pengusaha lantaran para buruh menginginkan upah yang baik setiap tahunnya.
"Kalau sekarang wah saya nggak tahu, tergantung negonya dengan buruh," tuturnya.
David menjelaskan, dengan adanya formula tersebut, para pengusaha yang berencana membangun pabrik dapat memperhitungkan besaran biaya yang akan dikeluarkan, termasuk upah buruh.
"Misalnya, kalau saya mau investasi di Indonesia mau bangun pabrik bisa saya hitung. Saya mau investasi bangun pabrik, 5 tahun saya harus balik modal, listrik, penjualan, upah buruh bisa saya hitung tiap tahunnya. Itu akan lebih mudah orang investasi," ujarnya.
David menjelaskan konsep seperti ini sudah tepat lantaran juga disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak buruh. "Kalau seandainya harga naik kan inflasi akan naik juga. Ini pengusaha lebih suka sebenarnya, nanti yang akan komentar paling buruh," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sangat berbeda dengan aturan saat ini yang perhitungannya berdasarkan nego antara pengusaha dan buruh di mana dinilai kurang efektif bahkan cenderung memberatkan pengusaha lantaran para buruh menginginkan upah yang baik setiap tahunnya.
