- VIVA.co.id/Muhammad Solihin
VIVA.co.id - Jurus 'Rajawali Ngepret' ala Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli ternyata tidak hanya dialamatkan kepada para pejabat-pejabat nakal yang ada di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Kali ini, mantan Menteri Keuangan era Presiden Abdurahman Wahid (Gusdur) itu melakukan sindiran keras terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjalankan pemerintahannya.
"Teman-teman bisa katakan apapun tentang Jokowi, tetapi saya katakan di sini, dia (Jokowi) punya nyali. Ada yang 10 tahun berkuasa (SBY), tapi tak punya nyali," ujar Rizal dalam diskusi Rembuk Nasional Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2015.
Rizal mengatakan, dalam 10 tahun pemerintahan Indonesia dipimpin oleh SBY, masih banyak masalah yang belum terselesaikan, sehingga dampaknya banyak dirasakan saat masa pemerintahan Jokowi-JK.
Dalam sindirannya, Rizal menyayangkan kebijakan pemerintahan SBY dalam mengelola sumber daya alam, yang masih didominasi oleh Amerika Serikat (AS).
Salah satunya pengelolaan Blok Cepu, Jawa Tengah, yang dikuasai perusahaan AS, Exxon, dan tambang emas Grasberg di Papua yang dikuasai oleh PT Freeport Indonesia.
Rizal menjelaskan, kritikan yang dialamatkan ke pemerintahan SBY bukan tanpa alasan. Ini didasari pada pengalamannya saat diundang ke Istana oleh SBY pada 2006-2007 silam.
Undangan itu diketahui untuk meminta saran tentang Blok Cepu yang diminta langsung oleh SBY. Kemudian setelah itu, ia pun menyarankan agar blok Cepu tidak hanya diberikan pada Exxon (Salah satu perusahaan asal Amerika Serikat), tetapi juga pada perusahaan lain seperti Jepang dan China.
"Saya saat itu senang karena saran-saran saya dicatat. Saya sampai nyanyi-nyanyi Halo-Halo Bandung pulang dari Istana karena rakyat akan diuntungkan, rakyat Indonesia akan kantongi untung US$20 miliar," ujar Rizal.
Akan tetapi, Rizal mengaku terkejut dengan kebijakan SBY setelah pulang dari New York, yang ketika itu bertemu Geoge W Bush. Dia pun menyesalkan saran darinya justru tidak dilakukan SBY.
"Ketika itu, semua direktur utama BUMN yang tidak setuju dengan Exxon dipecat. Diganti sama yang tidak ngerti, lalu kirimkan negosiator yang tidak mengerti masalah itu, kalau tidak salah namanya saudara Rizal Mallarangeng. Ya sudah jadinya main tanda tangan saja, gagal lagi kan," tuturnya.
Sementara itu, Rizal mengatakan, pada pemerintahan Jokowi saat ini, pihaknya akan mengubah kebijakan tersebut yang benar-benar menguntungkan rakyat.
"Ini momentum ubah sejarah kita. Kita tidak anti asing, kita ingin adil," ujar Rizal.
Tak hanya itu, Rizal juga kembali menyindir lambatnya pembangunan infrastruktur di era SBY. Salah satunya pembangunan infrastruktur di Kalimantan.
"Mineral tambang batu bara banyak pengusaha nasional, tapi rakyat Kalimantan tidak berubah infrastruktur, ngapain aja pemerintah yang lalu 10 tahun (SBY). Listrik saja di sana tidak punya," kata Rizal. (ase)
Dukung Rizal Ramli Maju Pilkada, Buruh Mulai Keliling Pabrik
Buruh gelar aksi 1 juta tanda tangan di Kawasan Industri Pulogadung.
