Sumber :
- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur
VIVA.co.id
- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai enam bulan pertama pemerintahan bisa dikatakan minim kerja. Hal tersebut dinilai bukan hanya salah dari pemerintah, namun karena dukungan dari DPR juga minim sekali.
Menurutnya faktor minimnya dukungan dari DPR karena di DPR juga terjadi konflik pada saat itu. “Kalau kita lihat pada semester kedua pemerintah mulai bergerak, hanya memang saya lihat pendekatanya pemerintah Jokowi-JK ini kan agak beda dengan pendekatanya SBY,” ucap Politisi Fraksi PPP ini.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurutnya faktor minimnya dukungan dari DPR karena di DPR juga terjadi konflik pada saat itu. “Kalau kita lihat pada semester kedua pemerintah mulai bergerak, hanya memang saya lihat pendekatanya pemerintah Jokowi-JK ini kan agak beda dengan pendekatanya SBY,” ucap Politisi Fraksi PPP ini.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Ia menambahkan, memang ada yang sama seperti kenaikan bbm. Pemerintahan SBY langsung memberikan BLT, Jokowi-JK memberikan BPJS.
“Saya lihat dipemerintahan Jokowi tahun pertama, langsung mengebrak ke hal-hal yang lebih mendasar dengan lebih mengarah kepada pembanguan infrastruktur bukan program pekerjaan yang manis-manis yang membuat masyarakat langsung senang,” kata Anggota Badan Legislasi ini.
Menurutnya, jika pendekatannya seperti itu menjadi wajar kalau hasilnya tidak langsung kelihatan, karena hasilnya tidak langsung kelihatan maka rakyat membacanya pemerintah kurang berbuat apa-apa untuk masyarakat.
“Disamping itu hambatannya itu ada, karena perlambatan ekonomi itu ada dimana-mana bukan cuma di Indonesia, itu faktor eksternal yang mempengaruhi,” ujarnya di Senayan, Rabu 21 Oktober 2015.
Ia juga menjelaskan, kalau ditanya soal hukum, Presiden Jokowi berhasil meredakan dalam konflik penegak hukum. Tetapi lembaga-lembaga penegak hukum yang ada dibawahnya Polri dan Kejakasaan tidak mendukung nawacitanya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Kita lihat Polri kembali ke persoalan-persoalan internal. Polri di bawah Budi Waseso kan trend nya lagi naik pemberantasan korupsi karena terpotong dengan soal Pelindo, Buwasnya terlempar. Kejaksaan juga menjadi tidak menonjol karena beberapa kasusnya dia patah di pra peradilan, nah ini menunjukan ada manajemen penanggulangan perkara di penegak hukum yang harus diperbaiki,” katanya.
Arsul berharap kepada Presiden Jokowi untuk menekankan kepada kedua lembaga hukum agar lebih mengenjot kinerja pemberantasan korupsi, namun tentu harus secara fear dan adil tidak usah heboh. Hal itu harus dievalusasi secara berkala dalam bentuk rapat periodik.
“Saya inginnya Presiden Jokowi itu sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan mengadakan rapat kordinasi terus menerus ketiga lembaga ini,” harapnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ia menambahkan, memang ada yang sama seperti kenaikan bbm. Pemerintahan SBY langsung memberikan BLT, Jokowi-JK memberikan BPJS.
