Sumber :
- ANTARA/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id
- Kemelut pro-kontra antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR RI, terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia diklaim tidak akan berpengaruh terhadap pembangunan smelter Freeport di Kabupaten Gresik.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
United Tractors Akan Produksi Tambang Emas
Penegasan itu disampaikan anggota Komisi VII, Nasirul Falah Amru, di sela-sela seminar informasi geospasial bertajuk membangun Indonesia dari desa, di Desa Kedungpring, Balongpanggang.
Baca Juga :
BPS: Pertumbuhan di Sektor Pertambangan Melambat
Dia menjelaskan, pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur, tetap terus berlanjut, meski hingga sekarang belum ada kesepakatan antara pemerintah dengan Freeport Indonesia untuk perpanjangan kontak.
Hal tersebut, lantaran nilai kompensasi yang diberikan Freeport untuk Indonesia masih terbilang rendah.
"Kami meminta kompensasi 50 persen dari keuntungan yang didapatkan, karena Freeport mengelola kekayaan alam Indonesia," ujar anggota DPR RI asal PDIP Dapil Jatim X (Gresik dan Lamongan), Kamis 22 Oktober 2015.
Falah juga meminta ke Menteri ESDM Sudirman Said, saat perpanjangan kontrak dengan Freeport selama 20 tahun ke depan, tetap mengacu Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.
Menurutnya, selama ini pemerintah bersikap baik dengan Freeport yang telah banyak menguras kekayaan tambang Indonesia.
Falah berharap, lawatan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat, negara asal Freeport, bisa memecahkan kebuntuhan dalam perpanjangan kontrak dengan Freeport hingga 2041.
Seperti diketahui, Freeport ingin menambang di Grasberg (Papua) hingga
2041 atau 20 tahun lagi setelah kontrak berakhir pada 2021.
Untuk itu, Freeport siap menggelontorkan dana investasi sebesar US$15
miliar atau sekitar Rp210 triliun, untuk pengembangan tambang bawah tanah (underground) di Grasberg.
Langkah tersebut dilakukan, karena cadangan emas, tembaga, hingga perak untuk tambang terbuka (open pit) akan habis pada 2016. (Muhammad Habib/tvOne)
(asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Hal tersebut, lantaran nilai kompensasi yang diberikan Freeport untuk Indonesia masih terbilang rendah.
