Menkeu: Sektor Penerimaan Negara Masih Minim

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro
Sumber :
  • ANTARA/Vitalis Yogi Trisna

VIVA.co.id - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kondisi perekonomian global mulai menanjak ke arah yang lebih baik.

Sofjan Wanandi: Demo Tak Pengaruh Iklim Investasi

Namun, gejolak yang terjadi di sektor eksternal maupun internal tetap dijadikan perhatian lebih bagi Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).

Meski demikian masing-masing anggota FKSSK, kata Bambang, telah berkontribusi dalam menanggulangi permasalahan perekonomian dalam negeri yang masih melambat. Hal ini tercermin dari beberapa indikator yang menunjukkan bahwa industri keuangan nasional masih dalam posisi aman.
Rupiah Melemah, Tertekan Gejolak Ekonomi Global

"Moneter kami lihat ada perbaikan. Pasar modal dan indeks harga saham gabungan (IHSG) belakangan ada perbaikan. Secara umum, perbankan masih stabil. Kredit naik dari 10 persen, sekarang masuk 11 persen lebih. Posisi penjamin simpanan masih aman," kata Bambang usai pertemuan FKSSK di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis malam, 22 Oktober 2015.
IHSG Diproyeksi Naik, Ini Pendorongnya

Sebagai informasi, FKSSK merupakan forum terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Salah satu yang masih diupayakan pemerintah, lanjut Bambang, adalah sektor penerimaan negara yang sampai saat ini masih mengalami kekurangan. Di sisi lain adalah mengenai Undang-Undang (UU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

"Penerimaan ini agak tertinggal. Dalam tiga bulan, kami upayakan membaik. Kami juga pantau pembahasan UU JPSK. Ada beberapa isu di JPSK yang harus kami sikapi. Agar pemerintah dan DPR setujui itu," ujar Bambang.

Oleh karena itu, FKSSK akan tetap melakukan koordinasi dalam membentuk strategi untuk memperbaiki perekonomian nasional. Setidaknya, ada tiga poin utama yang sudah diimplementasikan dalam sinergi tersebut, baik secara langsung, maupun tidak langsung.

"Mulai 1 Januari 2016 adalah menjaga Utang Luar Negeri (ULN) dengan instrumen hedging. Kedua, diskon pajak bunga deposito Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ini kerja sama Kemenkeu dan BI. Ketiga, tadi sore soal paket. Yakni, hilangnya pajak berganda," kata Bambang.

Waspada ekonomi global

Sementara itu, Gubernur BI, Agus Martowardojo, mengungkapkan FKSSK turut membahas bagaimana risiko yang ditimbulkan perekonomian global. Mulai dari Amerika Serikat (AS), Tiongkok, serta harga komoditas dunia.

Menurut Agus, ketiga komponen tersebut berpotensi untuk memberikan sentimen negatif terhadap sejumlah negara berkembang. Namun dia meyakini, dampaknya tidak akan bergerak secara signifikan.

Di sisi yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad mengatakan bahwa Indonesia perlu lebih waspada terhadap situasi ekonomi dunia. Sebab menurut dia, faktor eksternal masih akan menjadi momok tersendiri bagi perekonomian nasional.

"Tetap perlu waspada. Karena tentu saja, perkembangan global, dan apa yang kami saksikan di AS dan Uni Eropa masih menentukan arah," kata Agus. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya