Sumber :
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id
- Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Anggota Badan Legislasi DPR, Mukhamad Misbakhun menyatakan penolakannya terhadap rencana ratifikasi Framework Convenan on Tobacco Control (FCTC). Pasalnya, ratifkasi FCTC akan mematikan keberlangsungan hidup stakeholders tembakau dari hulu ke hilir.
"Sebelum petani tembakau dan cengkeh, serta industri nasional kretek dilindungi oleh peraturan perundang-undangan Nasional, saya akan menolak setiap agenda asing dan global untuk melakukan okupasi terhadap kebijakan pertembakauan di Indonesia," tegas Misbakhun di Gedung DPR, Jumat 23 Oktober 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Sebelum petani tembakau dan cengkeh, serta industri nasional kretek dilindungi oleh peraturan perundang-undangan Nasional, saya akan menolak setiap agenda asing dan global untuk melakukan okupasi terhadap kebijakan pertembakauan di Indonesia," tegas Misbakhun di Gedung DPR, Jumat 23 Oktober 2015.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Dia menegaskan bahwa FCTC jelas merupakan penjajahan model baru dengan menggunakan isu kontemporer yang dimodifikasi dengan memasukkan isu kesehatan. Sekali lagi, dirinya bersikeras menolak adanya ratifikasi FCTC.
"Sejak awal DPR menolak mengadopsi FCTC menjadi undang-undang yang berlaku di Indonesia," ucap politisi Fraksi Golkar ini.
Ia menuturkan, petani tembakau, petani cengkeh, dan industri nasional kretek adalah tulang punggung ekonomi bangsa yang penting untuk dilindungi dari ancaman asing. Para pekerja di sektor tembakau, ujar dia, sangat khawatir bahwa FTCT akan mengancam kelangsungan hidup mereka. Berdasarkan data Kementan, ada 6,1 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung di industri hulu hilir tembakau.
"Fakta bahwa kontribusi cukai hasil tembakau tiap tahun sekitar Rp139-an triliunan sebagai sumber penerimaan negara," ujar Anggota Komisi XI DPR ini.
Misbakhun mengatakan, rencana ratifikasi FCTC dinilai tidak statis. Belajar dari pengalaman ratifikasi food. Awalnya hanya mengatur soal beras. Namun dalam perjalanannya, diatur soal lain seperti susu.
"Sehingga kita harus cermati dampak peraturan internasional yang lain terhadap aspek ekonomi, budaya dan hukum,” katanya.
Adanya pernyataan Panglima TNI yang menolak ratifikasi FCTC beberapa waktu lalu, dinilai Misbakhun sebagai proxy war yang menyadarkan segenap warga bangsa untuk berbicara soal kepentingan nasional yang harus diutamakan dan jadi prioritas daripada menjalankan agenda dan kepentingan asing.
Dalam konteks ini, Misbakhun mengajak seluruh elemen bangsa untuk merapatkan barisan dan mulai memetakan siapa saja yang memasukkan agenda asing dalam peraturan perundang-undangan untuk diadopsi ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk memetakan siapa saja yang memaksakan masuknya agenda asing yang diadopsi dalam peraturan perundang-undangan yang berdampak pada kemandirian bangsa," pungkas politisi dari dapil Jawa Timur II ini.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dia menegaskan bahwa FCTC jelas merupakan penjajahan model baru dengan menggunakan isu kontemporer yang dimodifikasi dengan memasukkan isu kesehatan. Sekali lagi, dirinya bersikeras menolak adanya ratifikasi FCTC.
