Sumber :
VIVA.co.id
- Sebelum membuat Perppu, pemerintah dalam hal ini Presiden harus betul-betul melakukan kajian atau menunjukan kepada DPR bukti-bukti kongkrit bahwa saat ini kita sudah berada pada darurat kekerasan pada anak.
Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Menurutnya darurat bisa dilakukan dengan penelitian atau kajian dengan dilakukan pemetaan daerah rawan kekerasan seksual pada anak.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Menurutnya darurat bisa dilakukan dengan penelitian atau kajian dengan dilakukan pemetaan daerah rawan kekerasan seksual pada anak.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
“Kan tidak semua daerah di indonesia yang rawan terhadap maslah itu dengan demikian kalau ada hanya dua atau satu kota saja kan itu sebetulnya tidak darurat. Sehingga sarat untuk mengeluarkan Perppu itu tentu terpenuhi hal itu yg disebut hal ikwan kegentingan yang memaksa,” ujar Saleh, di Senayan, Jumat 23 Oktober 2015.
Ia menyarankan lakukan kajian terlebih dahulu apakah hukuman seumur hidup. Jika hukuman seumur hidup tidak bisa kembali ke masyarakat atau hukuman mati. “Mana yang lebih baik karena jangan sampai undang-undang lahir karena hanya respon sesaat pada peritiwa tertentu.
Dibeberapa negara sudah melakukan hal ini? Pertanyaannya sudahkah mereka melakukan kajian yang komprehensif terhadap peraturan undang-undang yang berlaku pada negara tersebut?,” ucap politisi Fraksi PAN ini.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Kan tidak semua daerah di indonesia yang rawan terhadap maslah itu dengan demikian kalau ada hanya dua atau satu kota saja kan itu sebetulnya tidak darurat. Sehingga sarat untuk mengeluarkan Perppu itu tentu terpenuhi hal itu yg disebut hal ikwan kegentingan yang memaksa,” ujar Saleh, di Senayan, Jumat 23 Oktober 2015.
