Sumber :
VIVA.co.id
- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, pelaku pembakaran hutan dan lahan harus ditindak tegas. Sebab, akibat pembakaran yang tidak terkendali itu, sejumlah wilayah dilanda bencana asap yang sudah masuk kategori berbahaya.
Ia mengatakan, pemerintah harus bekerja keras dan dibantu juga negara tetangga untuk membantu mengurangi kabut asap. Karena tidak mungkin kebakaran akan padam kalau tidak ada hujan turun, apalagi untuk memadamkan lahan gambut.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Soal Pilkada Kembali ke DPRD, Ini Kata Ketua MPR
Ia mengatakan, pemerintah harus bekerja keras dan dibantu juga negara tetangga untuk membantu mengurangi kabut asap. Karena tidak mungkin kebakaran akan padam kalau tidak ada hujan turun, apalagi untuk memadamkan lahan gambut.
''Kita harus mencegah jangan sampai terjadi kebakaran. Bagi para pengusaha yang hobinya membakar lahan karena murah, agar diberikan hukuman yang setimpal, biar ada efek jera,'' kata Zulkifli, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 26 Oktober 2015.
Zulkifli yang merupakan Ketua MPR tersebut menilai, pemerintah pusat cukup luar biasa dalam melakukan pemadaman api. Pemerintah daerah juga harus bekerja lebih keras lagi agar dampak negatif akibat asap bisa diminalisir.
Menurut Zulkifli, aturan mengenai larangan membakar lahan sudah ada, hanya saja implementasinya masih kurang efektif. ''Tidak ada jalan lain, kecuali hukuman yang berat ada efek jera,'' ujar dia.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi mengenai bahaya kabut asap. Karena saat ini seluruh rakyat sudah cukup menderita. Terkait rencana evakuasi, ia menjelaskan perlu adanya kajian yang matang.
''Kalau berat sekali yang tentu dipindah. Tapi evakuasi besar-besaran saya kira belum,'' jelas Zulkifli.
Halaman Selanjutnya
''Kita harus mencegah jangan sampai terjadi kebakaran. Bagi para pengusaha yang hobinya membakar lahan karena murah, agar diberikan hukuman yang setimpal, biar ada efek jera,'' kata Zulkifli, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 26 Oktober 2015.
