Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan, setidaknya ada 45 juta orang buruh yang hingga saat ini belum menerima Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Artinya, upah yang diterima berada di bawah Rp2,7 juta.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan. Buruh dengan upah di atas Rp2 juta sekitar 15 juta orang. Buruh diupah di bawah Rp2 juta, atau Rp1,99 juta ada 45 juta orang.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Upah Harian Buruh Tani Naik Rp114
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan. Buruh dengan upah di atas Rp2 juta sekitar 15 juta orang. Buruh diupah di bawah Rp2 juta, atau Rp1,99 juta ada 45 juta orang.
Baca Juga :
Tenaga Kerja Indonesia Bikin Pusing Investor
"Berarti, upah minimum itu sebenarnya upah murah. Apalagi tidak ada hak berunding. Ini kan tidak adil," ujar Presiden KSPI, Said Iqbal, di Jakarta, Senin 26 Oktober 2015.
Dia mengungkapkan, penetapan upah buruh berdasarkan laju inflasi ditambah pertumbungan ekonomi justru menuju kepada pemberian upah murah.
Kalangan pengusaha, kata Said, berpengaruh besar terhadap keputusan pemerintah untuk menetapkan formula pemberian upah buruh. Terutama dalam hal perundingan yang sebelumnya biasa dilakukan oleh asosiasi pengusaha, maupun para serikat buruh nasional.
"Pengusaha terlalu rakus dan serakah. Mereka meminta dikembalikan ke hak upah murah karena tidak ada hak berunding. Pengusaha ini sudah menghilangkan peran serikat buruh," kata dia.
Bahkan, Said menyebut pengusaha telah melakukan kebohongan besar terkait permasalahan pemutusan hubungan kerja yang marak terjadi, terutama di sektor industri manufaktur. Menurut dia, jumlah PHK terbesar saat ini lebih dirasakan oleh industri pertambangan karena harga komoditas turun.
"Itu pun yang di-PHK pegawai kontrak dan alih daya (
outsourcing
)," ungkap Said.
Karena itu, dia menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah gagal. Sebab, jargon yang selalu dielukan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi buruh hingga saat ini tidak terbukti. Bahkan, semakin memberatkan.
"Kami setuju ada kepastian, tapi apakah dengan formula ini kami sejahtera? Kalau pasti tidak sejahtera, buat apa? Pemerintah hanya buat kami jadi miskin. Mereka sudah gagal," kata dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Berarti, upah minimum itu sebenarnya upah murah. Apalagi tidak ada hak berunding. Ini kan tidak adil," ujar Presiden KSPI, Said Iqbal, di Jakarta, Senin 26 Oktober 2015.
