Sumber :
- ANTARA/M Agung Rajasa
VIVA.co.id
- Pengesahan RAPBN tahun 2016 ditunda hingga 30 Oktober. Hal ini dikarenakan ada perubahan alokasi anggaran yang dirancang pemerintah dalam RAPBN 2016. Salah satunya soal tax amnesty yang dimasukkan pemerintah di RAPBN 2016, padahal UU tax amnesty sendiri belum selesai dibahas di DPR.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan masih banyak persoalan yang 'menggelayuti' RAPBN 2016. Bukan hanya tax amnesty, bahkan pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) pun masih menjadi kendala.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Fadli Zon: Silakan Demonstran Menginap di DPR
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan masih banyak persoalan yang 'menggelayuti' RAPBN 2016. Bukan hanya tax amnesty, bahkan pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) pun masih menjadi kendala.
Fadli menegaskan jika persoalan tersebut tak lekas diselesaikan maka sebaiknya pengesahan RAPBN 2016 ditunda, bahkan bisa kembali menggunakan APBN 2015.
"Itu juga jadi persoalan. Bagaimana juga itu memang diluar konteks pembahasan APBN. Itu usulan pemerintah. Tapi di perlu perhatikan juga. Kalau nggak selesai ini saya usulkan agar ditunda aja," ujar Fadli di DPR, Jakarta, Senin 26 Oktober 2015.
Menyinggung soal tudingan salah satu parpol di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menyebut ada penyanderaan RAPBN 2016, Fadli mengatakan tidak ada alasan untuk menyandera APBN, sedangkan masih banyak persoalan yang belum selesai.
"Saya kira nggak ada. Gimana mau sandera kalau banyak masalah yang belum selesai," katanya
Sementara itu, Fadli malah mempertanyakan soal PMN yang anggarannya dinilai cukup besar. Menurutnya, jika pembahasan PMN belum bisa diselesaikan, maka Politisi Partai Gerindra ini menyarankan agar pembahasan RAPBN ditunda.
"Itu soal PMN salah satu yang kita tanyakan. Kenapa nggak diarahkan ke dana desa. Kalau nggak selesai beberapa hari ke depan yaudah saya usulkan ditunda aja. Saya kira nggak akan terjadi apa-apa kalau ditunda. BUMN itu negara bukan bisnis, sumbangan dari BUMN ke APBN berapa ? Bukan sebaliknya," ujarnya.
Fadli mengatakan Presiden tak serius membahas APBN. Apalagi, ditengah pembahasan yang belum disahkan, Jokowi malah bertolak ke Amerika.
"Presiden kan nggak serius bahas APBN 2016. Kepergian ke Amerika itu nggak ada hasilnya. Gak ada dampaknya kepada kepentingan nasional. Yang lebih banyak kepentingan amerika yang kita layani. Ketimbang kepentingan kita," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Fadli menegaskan jika persoalan tersebut tak lekas diselesaikan maka sebaiknya pengesahan RAPBN 2016 ditunda, bahkan bisa kembali menggunakan APBN 2015.
