Sumber :
VIVA.co.id - Dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah menilai tunjangan kinerja yang selama ini telah diberikan perlu ditingkatkan.
Terkait hal ini pada 16 Oktober 2015, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian BUMN.
Dilansir dari laman Setkab, Rabu, 28 Oktober 2015, dalam Perpres itu disebutkan, Pegawai (baik PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang bekerja penuh di Kementerian BUMN) yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian BUMN, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
Baca Juga :
Terobos Pendemo, Menteri Rini Naik Motor Patwal
Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada: a. Pegawai di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai.
Baca Juga :
Dapat Arahan Menteri BUMN, PLN Bakal Caplok PGE
Kemudian, d. Pegawai di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian BUMN; e. Pegawai di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
“Besarnya tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini,” demikian bunyi Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2015 itu.
Menurut perpres ini, tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud, dibayarkan terhitung mulai Mei 2015, dan diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.
Adapun pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dibebankan pada APBN bersangkutan.
Mengenai penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian BUMN, menurut perpres ini, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN sesuai dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Bagi pegawai di lingkungan Kementerian BUMN yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, menurut perpres ini, maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
Dengan diberlakukan peraturan presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2015 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 19 Oktober 2015 itu.
Adapun besaran tunjangan kinerja dalam lampiran perpres itu di antaranya untuk terendah, yakni kelas jabatan 1 mencapai Rp1,96 juta. Sementara itu, untuk yang tertinggi, yaitu kelas jabatan 17 mencapai Rp26,32 juta.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Besarnya tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini,” demikian bunyi Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2015 itu.
