RI Naik 11 Peringkat Dalam Kemudahan Berusaha

Menurut keterangan pers Bank Dunia, Rabu 28 Oktober 2015, di Indonesia sistem online diperkenalkan untuk pembayaran iuran jaminan sosial, sebagai bentuk penyederhanaan proses administrasi pembayaran pajak dan kontribusi wajib lainnya. 

Indonesia juga meningkatkan kemudahan untuk mengakses pinjaman dengan memperkenalkan fitur pencarian status pendaftaran, dengan kriteria penyaringan untuk pencarian yang diperluas. Antara lain termasuk pencarian status pendaftaran dengan mencantumkan nama debitur.  

 

"Pengusaha di kawasan Asia Timur dan Pasifik menyaksikan reformasi di berbagai sektor. Mulai dari berkurangnya kendala untuk membuka usaha baru, serta upaya-upaya yang memudahkan kepatuhan pajak, hingga memperbaiki kebijakan di pasar kredit dan meningkatkan akses memperoleh listrik," kata Rita Ramalho, Manager laporan Doing Business.     

Selain Indonesia, Vietnam juga melakukan reformasi antara lain, menjamin hak-hak pemberi pinjaman untuk memeriksa data pinjaman mereka dan berdirinya biro pinjaman baru yang memperluas cakupan penerima pinjaman. 

Berkat cakupan yang diperluas, sehingga setara dengan negara-negara berpendapatan tinggi, kini usaha kecil di Vietnam, dengan latar keuangan yang baik, dapat mendapatkan pinjaman seiring dengan meningkatnya kemampuan lembaga keuangan dalam memeriksa kelayakan memperoleh pinjaman.

 

Sementara Myanmar membuat perbaikan yang paling maju secara global dalam indikator memulai Usaha dengan menghilangkan syarat modal minimal untuk usaha lokal, dan mempermudah prosedur pendirian perusahaan. Hal ini membantu usaha kecil menghemat waktu dan sumber daya.

 

Meski negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik secara bertahap berupaya menerapkan praktik-praktik terbaik dunia, masih ada berbagai kendala terutama pada indikator-indikator penyelesaian utang, penegakkan kontrak dan pendaftaran properti. 

Untuk mendaftarkan properti, dibutuhkan rata-rata 74 hari bagi pengusaha kawasan Asia Timur dan Pasifik untuk menyelesaikan proses pengalihan hak atas properti, dibandingkan rata-rata sedunia, yaitu 48 hari.

Survei Doing Business ini berdasarkan lima indikator yakni, mengurus izin mendirikan bangunan, mendapatkan akses listrik, penegakan kontrak, pendaftaran properti dan perdagangan lintas wilayah. (ren)