RAPBN 2016, Dana Desa Masih Jadi Sumber Masalah

Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id -
KPK Akan Buat Aplikasi untuk Awasi Dana Desa
Nasib RAPBN 2016 akan ditentukan pada Jumat besok, 30 Oktober 2015. Apakah pemerintah akan menggunakannya, atau justru kembali ke RAPBN 2015.

Sambangi KPK, Menteri Desa Minta Bantu Awasi Dana Desa

Salah satu yang masih dibicarakan adalah mengenai dana desa. Besarnya anggaran untuk dana desa, dikhawatirkan justru akan memunculkan kendala di lapangan.
Perangkat Pemerintah di Bengkalis Atur Perampokan Dana Desa


"Dana desa saat ini di APBN-P 2015, besarnya dana itu Rp20,7 triliun. Di APBN 2016 itu dialokasikan Rp47 triliun, jumlahnya sudah dua kali lipat. Kita ketahui bersama bahwa penyerapan dan pelaksanaan APBN-P 2015, dana desa itu banyak kendalanya di lapangan," kata politisi Partai Nasdem, Jhonny Plate di Jakarta, Kamis 29 Oktober 2015.


Anggota Komisi XI ini khawatir, jika desa-desa nanti justru akan kesulitan dalam penyerapannya. Sehingga, perlu ada penyesuaian lagi.


"Apabila dananya nanti terlalu besar, maka kita khawatir desa-desa akan alami kesulitan dalam penyerapannya," ujar Plate.


Plate berharap, agar semua fraksi memusatkan perhatiannya agar dalam Paripurna besok bisa mengesahkan APBN 2016 menjadi UU APBN 2016. Jika gagal, katanya akan membahayakan pembangunan ke depan.


"Kita minta agar seluruh Fraksi memberikan perhatiannya dan bekerja secara sungguh-sungguh, agar besok Paripurna bisa kita sahkan APBN ini menjadi Undang-undang APBN 2016. Kalau gagal, maka itu akan mencelakakan pembangunan," katanya. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya