Sumber :
VIVA.co.id
- Terkait pembentukan pansus kabut asap, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan seluruh tugas dan tanggung jawab sudah dirinci oleh pemerintah. Hal ini dinilai menjadi kewenangan pemerintah dan tentunya hal-hal terkait DPR tinggal berkoordinasi siapa yang harus menangani masalah ini.
"Seluruh tata kerja, seluruh tata pelaksana, Presiden sudah membagi hadis sehingga seluruhnya bisa berjalan, karena memang Presiden mempunyai kewenangan di dalam mengatur itu," ujar Agus, di Jakarta, Kamis 29 Oktober 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Seluruh tata kerja, seluruh tata pelaksana, Presiden sudah membagi hadis sehingga seluruhnya bisa berjalan, karena memang Presiden mempunyai kewenangan di dalam mengatur itu," ujar Agus, di Jakarta, Kamis 29 Oktober 2015.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Soal pembentukan pansus Agus menjelaskan kemarin baru diserahkan kepadanya. Rancangan pansus tersebut sudah ditandangani 171 anggota dari 8 fraksi dan 2 fraksi memang belum berkoordinasi.
"Mayoritas teman-teman dari komisi IV juga lintas fraksi seluruhnya lebih banyak yg mendukung masalah pansus penanganan kebakaran hutan," ucap Politisi Fraksi Demokrat ini.
Ia menambahkan, pansus kebakaran hutan tidak hanya dikhususkan untuk kebakaran hutan saat ini saja. Memang apabila ada pansus tersebut, dapat membantu lebih cepat penanganan dari kebakaran hutan dan asap, namun pansus juga mempunyai jangkauan yang lebih dari pada itu.
"Barangkali pasca kebakaran seperti apa, penghijauan seperti apa, reboisasinya seperti apa, kepemilikannya seperti apa, kan ada beberapa juga perusahaan-perusahaan yang sudah dicabut izinnya, tentunya ini adalah merupakan exit bagaimana dapat disesuaikan dengan peraturan perundang -undangan yang ada," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Soal pembentukan pansus Agus menjelaskan kemarin baru diserahkan kepadanya. Rancangan pansus tersebut sudah ditandangani 171 anggota dari 8 fraksi dan 2 fraksi memang belum berkoordinasi.
