Sumber :
VIVA.co.id
- Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo mengatakan, banyak aspirasi yang masuk ke partainya agar alokasi dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat direalokasikan untuk program kerakyatan secara langsung seperti pembangunan jalan di desa-desa, perbaikan saluran irigasi, bendungan, dan perbaikan rumah kurang layak huni.
“Aspirasi pro rakyat tersebut sangat baik. Karena itulah PDIP setuju agar PMN tidak perlu dialokasikan pada APBN 2016. Jangan sampai BUMN justru berebut alokasi anggaran dengan rakyat," kata Andreas Eddy Susetyo di Jakarta, Kamis 29 Oktober 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
“Aspirasi pro rakyat tersebut sangat baik. Karena itulah PDIP setuju agar PMN tidak perlu dialokasikan pada APBN 2016. Jangan sampai BUMN justru berebut alokasi anggaran dengan rakyat," kata Andreas Eddy Susetyo di Jakarta, Kamis 29 Oktober 2015.
Baca Juga :
Ahok Ungkap Alasan Jokowi Sindir Keuangan Daerah
Menurut Andreas, sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo, PDIP sangat memperhatikan aspirasi itu dan akan memperjuangkannya. Andreas menegaskan bahwa program kerakyatan memang menjadi prioritas Pemerintahan Jokowi dan PDIP.
“Realokasi dana PMN sebesar lebih dari Rp30 triliun akan menjadi stimulus ekonomi kerakyatan daripada digelontorkan ke BUMN,” ujarnya.
Andreas meyakini bahwa persoalan pokok terkait APBN hanya PMN BUMN saja. Di luar itu diyakini bahwa semua fraksi akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, sehingga APBN dapat disetujui tepat waktu.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan bahwa partainya menerima aspirasi untuk merealokasi dana PMN tersebut.
"PDIP sangat memahami garis kebijakan politik anggaran Presiden Jokowi yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Dalam situasi kebakaran hutan, musim kering yang begitu panjang, dan tantangan pemerintah untuk memperbanyak program padat karya, maka usulan realokasi dana PMN tersebut sangat realistis," kata Hasto.
Pembahasan RAPBN 2016 akan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna di DPR RI, besok, Jumat 30 Oktober 2015. Paripurna akan menjadi penentuan apakah pemerintah akan menggunakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 atau justru kembali kepada APBN 2015. Ini menyusul belum adanya titik temu pada postur RAPBN 2016.
Sebelumnya, pimpinan di Koalisi Merah Putih menilai RAPBN 2016 tidak pro-rakyat. Banyak pos anggaran untuk rakyat tidak sebanding dengan besaran anggaran penyertaan modal perusahaan pelat merah.
"Ini tercermin dari jumlah yang akan diberikan pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Itu relatif sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal nasional," kata Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie di Jakarta, Rabu malam, 28 Oktober 2015.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Andreas, sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo, PDIP sangat memperhatikan aspirasi itu dan akan memperjuangkannya. Andreas menegaskan bahwa program kerakyatan memang menjadi prioritas Pemerintahan Jokowi dan PDIP.
