Sumber :
- VIVAnews/Adri Irianto
VIVA.co.id
- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad, mengatakan OJK tengah menyiapkan paket kebijakan ekonomi jilid VI terkait dengan pengawasan keuangan terintegrasi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Pelaksanaan pengawasan terintegrasi yakni pengawasan terhadap lembaga keuangan konglomerasi, sebagai intitas utama terhadap lembaga keuangan berserta anak usahanya," kata Muliaman dalam focus group discussion (FGD) OJK dengan media di Bandung, Jawa Barat, Kamis, 29 Oktober 2015.
Muliaman mengatakan OJK tengah mengawasi keberadaan 50 grup perusahaan konglomerasi yang bergerak di sektor keuangan.
Total aset 50 perusahaan konglomerasi keuangan ini mencapai Rp5.142 triliun atau 70,5 persen dari total aset industri jasa keuangan Indonesia sebesar Rp7.289 triliun.
"Kami sudah indentifikasi ada 50 perusahaan konglomerasi yang menguasai 70 persen aset industri keuangan. Kami mengawasi ini, gaya peraturan kami ubah jadi terintegrasi," ucap Muliaman.
Diutarakannya, OJK sudah mengeluarkan aturan manajemen risiko terintegrasi, tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
"Jadi kami tidak hanya pantau induknya saja, misalnya Mandiri, tapi juga mencakup anak usahanya seperti Mandiri Sekuritas, atau Mandiri Syariah," katanya.
Kata Muliaman, sistem pengelolaan risiko tidak hanya diterapkan di induk usaha, namun juga anak usaha. Induk perusahaan harus bertanggung jawab pada anak usahanya.
Apabila terjadi masalah pada anak usahanya, misalnya dalam permodalan, maka induk perusahaan harus menyuntikan dana pada anak usaha tersebut agar modalnya kuat.
"Kami juga minta direktur induknya secara rutin memonitor anak-anak usahanya. Sistem laporan harus terintegrasi sehingga tahu kondisi anak-anaknya," kata Muliaman. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Total aset 50 perusahaan konglomerasi keuangan ini mencapai Rp5.142 triliun atau 70,5 persen dari total aset industri jasa keuangan Indonesia sebesar Rp7.289 triliun.
