Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, memberhentikan Sapta Nirwanda sebagai komisaris utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero). Rini pun mengangkat I Gede Ardika sebagai komisaris utama.
Pada Senin 2 November 2015, Ardika mengatakan bahwa pemberitahuan dia diangkat sebagai komisaris utama perusahaan pelat merah ini didapatnya dari Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Terobos Pendemo, Menteri Rini Naik Motor Patwal
Pada Senin 2 November 2015, Ardika mengatakan bahwa pemberitahuan dia diangkat sebagai komisaris utama perusahaan pelat merah ini didapatnya dari Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat.
"Tadi pagi secara resmi dari deputi. Tapi, proses penyerahan nama dan administrasi sudah dilakukan 2-3 hari yang lalu," kata dia di Kementerian BUMN, Jakarta.
Ardika mengatakan bahwa pihaknya diberikan arahan untuk mempercepat kawasan wisata Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
"Sebelumnya sudah ada program, sudah ada rencana kerja. Itu yang perlu diakselerasi, percepatan pembangunan hotel," kata dia.
Sekadar informasi, Ardika merupakan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata di Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini merupakan kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Berdasarkan data Kementerian BUMN, Rini memberhentikan Sapta Nirwandar sebagai Komisaris Utama, Ida Bagus Subhiksu sebagai komisaris, Suahasil Nazara sebagai komisaris, dan Dadan Wildan sebagai komisaris. Eks menteri perindustrian dan perdagangan ini pun mengangkat I Gede Ardika sebagai komisaris utama dan merangkap komisaris independen, Dadang Rizki Ratman sebagai komisaris, Triarko Nurlambang sebagai komisaris, dan Lalu Gita Ariadi sebagai komisaris. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Tadi pagi secara resmi dari deputi. Tapi, proses penyerahan nama dan administrasi sudah dilakukan 2-3 hari yang lalu," kata dia di Kementerian BUMN, Jakarta.
