VIVA.co.id - Terkait anggaran untuk DPR RI, Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto menuturkan bahwa hal ini ditinjau kembali. Menurutnya semakin banyak fraksi yang menolak, kemudian pemerintah cenderung mengkaji ulang.
"Saya kira bisa ditinjau kembali. Tetapi kalau pemerintah dan DPR setuju kemudian semua fraksi setuju, kami minta proyek itu dilaksanakan betul-betul sesuai kebutuhan bukan dalam rangka menghambur-hamburkan uang rakyat," ujar Yandri, di Senayan, Rabu 4 November 2015.
Ia menambahkan menurut fraksi PAN bukan juga setiap pembangunan di DPR haram. Perlu ada peningkatan fasilitas untuk menunjang kinerja DPR, tetapi kalau cenderung pada penghamburan fraksi PAN akan menolak.
"Harus transparan, dari tender siapa pemenenangnya, saya kira tidak boleh satu rupiah pun dianggaran itu, saya kira KPK perlu masuk untuk melakukan pengawasan ketat. Rp740 miliar sesuatu yang sangat besar, kalau itu dimaksimalkan toh untuk rakyat juga. Gedung ini milik rakyat, belum tentu juga anggota DPR sekarang menikmati, tetapi periode yang akan datang," jelasnya.
"Kalau itu (pembangunan gedung) betul-betul kebutuhan, sekarang staf ada lima, kemudian gedung sudah sangat overload, ya sekali lagi kalau pembangunan dilaksanakan," ucapnya.
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
