- Buku 'Pak Harto, The Untold Stories'
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, pemberian gelar pahlawan bukan semata-mata karena citra dari seorang tokoh, melainkan karena ada fakta dukungan yang luas dari masyarakat. Karena itu, pengusulannya tidak bisa langsung dari pemerintah pusat.
Selain itu, kata dia, pengusulan penerima gelar pahlawan nasional harus melalui prosedur di suatu komite yang ada di Kementerian Sosial.
"Prosedur ini harus dihargai. Karena tidak boleh simbolisasi gelar itu diberikan oleh rezim pemerintah," kata Fahri ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 10 November 2015.
Sementara itu, terkait kontroversi pengajuan gelar pahlawan nasional kepada dua mantan Presiden RI, Soeharto dan Abdurrahman Wahid, Fahri minta semua pihak melihat secara objektif. Sebab, kedua tokoh tersebut pernah menjadi pemimpin bangsa dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
"Kedua-duanya (Soeharto dan Gus Dur) sudah meninggal dunia dan kita mengingat segala kebaikannya serta mendoakan supaya kelemahannya itu tidak menjadi dosa baginya. Itu lah sebab yang menjadikan mereka pahlawan kita dan itu tidak masalah," ujarnya.
Jika keduanya benar-benar diberi gelar pahlawan, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini meminta agar Presiden Joko Widodo menjadikannya sebagai momentum untuk rekonsiliasi nasional.
"Harusnya Presiden menyampaikan sesuatu sebagai platform rekonsiliasi nasional secara lebih luas pada bangsa kita," kata Fahri.
Dapat Gelar Pahlawan, Polri Kukuhkan M Yasin 'Bapak Brimob'
Syukuran akan digelar Polri pada 14 November 2015.
