Sumber :
VIVA.co.id
- Realisasi penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 dipastikan gagal memenuhi target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp1.295 triliun. Saat ini, penerimaan pajak baru terealisasi sebesar 60 persen.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Mengoptimalkan Aset Negara
Bahkan Presiden Joko Widodo sempat memanggil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Sigit Priadi Pramudito ke Istana Negara. Mereka mengkhawatirkan kondisi keuangan negara secara keseluruhan menjelang akhir tahun.
Baca Juga :
Pulau Tax Haven, Untung Rugi Masih Dikaji
Dengan kondisi seperti ini, jabatan Sigit sebagai Ditjen Pajak mulai terguncang. Bahkan, isu pergantian Ditjen Pajak mulai berhembus kencang, seiring dengan penerimaan pajak yang tidak tercapai.
Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi kinerja seluruh jajaran kementeriannya. Bukan hanya Eselon I tetapi juga jajaran di bawahnya.
"Evaluasi selalu kami lakukan untuk semua pejabat," ujar Bambang saat ditemui di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu 11 November 2015.
Meski demikian, mantan Wakil Menteri Keuangan era Susilo Bambang Yudhoyono ini enggan berkomentar lebih jauh soal pemberhentian Sigit sebagai Ditjen Pajak.
"Kalau mau diganti, kamu saja yang ganti sana," ujarnya.
Sebelumnya, pihak DJP menyatakan akan menggenjot semaksimal mungkin penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun. Minimal tidak melebihi kekurangan penerimaan (shorftall) yang ditaksir mencapai Rp160 triliun.
"Kami akan berusaha maksimal. Upayakan semaksimal mungkin agar pencapaian bisa Rp300 triliun dalam dua bulan ini. Sehingga, shortfall tidak lebih dari Rp160 triliun," kata Sigit.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi kinerja seluruh jajaran kementeriannya. Bukan hanya Eselon I tetapi juga jajaran di bawahnya.
