Sumber :
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad mengatakan, kepemilikan saham asing yang tercacat di PT Bursa Efek Indonesia masih terbilang tinggi, yakni sebesar 65 persen.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Mengekor Wallstreet, Bursa Asia Dibuka Melemah
Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla memaparkan perlu adanya sinergi antara sejumlah otoritas terkait, dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menanamkan modalnya di pasar saham.
Jusuf Kalla menuturkan, alasan pertama bursa saham masih didominasi asing, karena minimnya edukasi terhadap masyarakat mengenai pemahaman berinvestasi di pasar modal.
Hal tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia semakin berkurang.
"Masyarakat kita belum seperti Tiongkok dan Singapura. Masih anggap golongan tertentu yang mengerti. Jadi ditafsirkan ini berbahaya. Dibutuhkan policy lain, sehingga investasi di pasar saham bisa dinikmati," ujar Jusuf Kalla di Gedung BEI, Jakarta, Kamis, 12 November 2015.
Kedua, menurut JK, suku bunga perbankan dan suku bunga deposito dianggap masih terlalu tinggi. Terlebih, sejumlah masyarakat lebih memilih menempatkan uangnya dalam bentuk tabungan dan deposito. Selain aman, bunga perbankan relatif stabil.
"Kalau investasi mau bagus, bunga harus turun. Jangan naikkan bunga perbankan. Kalau bunga naik terus, jangan harap saham laku. Di Tiongkok itu dua sampai tiga persen. Kalau di sini, deposito 10 persen. Bagaimana mau investasi saham," ungkapnya.
Karena itu, mantan Wakil Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini berharap, dengan adanya kampanye 'Yuk Nabung Saham', mampu memberikan edukasi lebih terhadap masyarakat, mengenai keuntungan dalam berinvestasi di pasar saham.
"Dibutuhkan pendidikan masyarakat untuk pahami ini. Jangan dianggap ini penghasilan tetap. Pemerintah apresiasi. Apapun cara untuk memajukan negeri ini, harus lewat investasi," kata Jusuf Kalla.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Hal tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia semakin berkurang.
